Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 1.043 pekerja di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Pada penyaluran BSU yang dilakukan Jumat (9/12) di Pasar Induk teralokasikan untuk sebanyak 700 orang.
"Sisanya akan dicairkan secara bertahap. Dari unsur serikat pekerja kita mengalokasikan sebanyak 500 orang. Sedangkan untuk buruh bangunan, buruh perkebunan, dan lainnya kita membagi porsi sesuai jumlah masing-masing keanggotaan," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, Minggu (11/12).
Persyaratan pencairan relatif cukup dipermudah berdasarkan peraturan bupati soal bantuan subsidi. Setiap penerima mendapatkan bantuan subsidi sebesar Rp450 ribu.
"Itu mengacu kepada aturan Kemenaker. Jadi, per bulan mendapatkan sebesar Rp150 ribu," jelasnya.
Sementara itu, upah minimum kabupaten (UMK) Cianjur, Jawa Barat, naik sebesar 7,16% pada 2023. Penaikannya sudah ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 7 Desember.
Endan menuturkan UMK Kabupaten Cianjur pada 2022 sebesar Rp2.699.814,40. Dengan adanya penaikan sebesar 7,16%, maka pada 2023 menjadi sebesar Rp2.893.000. "UMK Kabupaten Cianjur sebesar Rp2.893.000 mulai berlaku tahun depan," kata Endan.
UMK sebesar Rp2,8 juta berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 0-12 bulan. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan ke atas ditambah dengan struktur dan skala upah.
"Struktur dan skala upah itu nanti dimuat dalam perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan pekerja. Dasar pertimbangan ada masa kerja,
produktivitas, maupun latar belakang pendidikan," terangnya.
Untuk pengawasan implementasi UMK 2023, sebut Endan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2014, pelaksanaannya berada di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. Sedangkan disnakertrans kota dan kabupaten hanya melakukan supervisi, pembinaan, dan monitoring. "Ketika ditemukan adanya pelanggaran normatif, maka kita sampaikan ke pengawas di tingkat provinsi," ujarnya. (OL-15)
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved