Plt Ketua DPD Golkar Papua Diapresiasi, Dewan Pakar Dorong Musdalub

SEKRETARIS Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni mengapresiasi pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, yang dinilai berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Ganjar menilai kerja politik Partai Golkar di Provinsi Papua berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Doli Kurnia. 

Namun demikian ia menyampaikan pandangan Dewan Pakar perlu segera ditentukan ketua definitif untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan konsolidasi menjelang pemilu 2024, baik Pilleg maupun Pilpres, untuk memenangkan calon presiden dari Partai Golkar Airlangga Hartarto sbg Presiden 2024-2029.

"Dewan Pakar menyikapi khusus tentang konsolidasi Partai Golkar Papua yang merupakan salah satu poin yakni angka 8 dari Keputusan/ Rekomendasi Rapat Pleno VI Dewan Pakar Partai Golkar agar konsolidasi Partai Golkar di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) berjalan dengan efektif. Khusus mengenai Papua. Dewan Pakar mengingatkan DPP supaya mendorong penyelenggaraan Musda Luar Biasa mengingat ketua yang lama telah wafat Mei 2021, sehingga ditunjuk Plt dan dalam pandangan Dewan Pakar sudah cukup lama serta Plt Ketua Partai Golkar Papua telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif," jelas Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (6/12).

Ganjar juga meluruskan informasi yang beredar terkait penunjukan salah satu kader Partai Golkar menjadi Ketua DPD Golkar definitif Papua oleh Dewan Pakar. Ia menegaskan penentuan Ketua DPD Partai Golkar Papua hanya bisa dilakukan melalui Musda Luar Biasa sebagaimana aturan partai.

"Perlu kami luruskan tidak ada penunjukan Dewan Pakar terhadap calon Ketua DPD Partai Golkar Papua, tetapi hanya mengusulkan untuk mempertimbangkan kader Golkar yang cukup senior dan potensial yang kebetulan menjabat sebagai salah satu anggota MRP dan menjadi penting untuk performa etalase Partai Golkar yang terpandang dalam MRP," tegas Ganjar.

Ia membeberkan kewenangan Dewan Pakar Partai Golkar adalah memberikan pertimbangan, pendapat, dan pikiran kepada DPP Partai Golkar, baik yang bersifat internal maupun eksternal bersifat strategis, diminta atau tidak diminta DPP. "Tidak pada kompetensi kewenangannya apabila Dewan Pakar menunjuk, tetapi Dewan Pakar memberikan pertimbangan, pikiran, nasihat bagaimana sosok yang mampu memimpin, tidak dengan menyebutkan nama, tetapi lebih kepada kriteria kualitatif. Adapun soal nama, itu terserah DPP dan Musdalub yang pelaksanaannya disetujui DPP. Soal nama Dewan Pakar hanya memberikan kriteria. Pertimbangan Dewan Pakar juga berdasarkan masukan-masukan dari DPD-DPD di bawahnya, sehingga layak dipertimbangkan kriteria yang diusulkan Dewan Pakar," pungkas Ganjar. (OL-14)