Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RATUSAN guru honorer dari SD dan SMP yang telah lulus passing grade (PG) digantung tanpa kejelasan. Padahal guru lulus PG sudah satu tahun menanti haknya untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Akibatnya para guru honorer ini pun melakukan aksi dengan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sikka yang berada di jalan Eltari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Jumat (4/11).
Dari pantauan mediaindonesia.com, ratusuan guru honorer datang bertahap ke Kantor BKD Kabupaten Sikka. Kedatangan mereka untuk bertemu dengan Kepala BKD Kabupaten Sikka mempertanyakan kejelasan nasibnya. Sayangnya, Kepala BKD Kabupaten Sikka belum mau ditemui sehingga para guru honorer menunggunya di halaman kantor BKD.
"Kami datang ke BKD ini untuk mempertanyakan kejelasan nasib kami. Kami yang datang ini adalah guru-guru honorer yang telah lulus passing grade pada tahun 2021. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dan juga sampai saat ini juga belum ada formasi penempatan bagi kami," ungkap salah satu guru honorer yang lulus PG dan mengajar di SMP Boganatar, Eman.
Eman menceritakan, rekan-rekannya dijanjikan oleh pemerintah bahwa bagi guru honorer yang lulus passing grade pada tahun 2021 akan langsung ditempatkan sesuai dengan formasi. "Ini kita sudah lulus passing grade tapi sampai saat ini belum ada kejelasan nasib kami. Jadi kami harapkan pemerintah tolong dengarkan nasib kami. Jangan mudah mengumbar janji," ungkap dia
Sementara itu, salah satu guru honorer yang mengajar di SD Nita, Ferdy menambahkan, pada tahun 2021 ada sekitar 400-an guru honorer dinyatakan lulus passing grade. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah jelas menyebutkan bagi guru honorer yang lulus passing grade tahun 2021 maka pada tahun 2022 akan dilakukan penempatan sesuai dengan formasi.
"Sudah mau masuk tahun 2023, sampai hari ini nasib kami tidak jelas. Untuk itu, kami datang ke Kantor BKD Kabupaten Sikka untuk mempertanyakan nasib kami. Tapi kok tutup mulut semua," pungkas dia. (OL-13)
Baca Juga: Kebakaran Rumah di Sikka Satu Jiwa Lansia jadi Korban
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
KEBAKARAN hebat terjadi di kompleks pertokoan Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wita.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Poco Leok, Flores, NTT, bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.
SEBANYAK 60 sesepuh Lamaholot menemui mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen (Purn) Johni Asadoma untuk memberikan dukungan maju di Pilgub NTT.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved