Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENJELANG akhir tahun, penyerapan anggaran di setiap perangkat daerah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus dipantau. Rata-rata, penyerapan anggaran di perangkat daerah masih cukup rendah.
Seperti dilakukan Wakil Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, yang memantau penyerapan anggaran di RSUD Sayang Cianjur, Rabu (26/10). Sebelumnya, Selasa (25/10), Wabup juga memantau penyerapan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
"Ini merupakan sidak atau silaturahmi mendadak. Saya memonitor serapan anggaran, baik urusan wajib pilihan maupun nonurusan di RSUD Sayang Cianjur," kata Mulyana di sela kegiatan di RSUD Sayang, Rabu (26/10).
Hasilnya, kata Mulyana, ia memberikan input dan saran agar manajemen RSUD Sayang Cianjur bisa menyerap angggaran seefisien mungkin. Ia berharap sisa waktu efektif dua bulan hingga akhir tahun bisa dimanfaatkan dengan baik menyerap anggaran.
"Anggarannya harus terserap. Kemudian dari pendapatan, masih ada waktu agar bisa tercapai sesuai target," tegasnya.
Mulyana mengategorikan penyerapan anggaran terdiri dari 0-40%, 40-70%, dan 70%-100%. Mulyana menyebut di RSUD Sayang Cianjur penyerapan anggarannya masih cukup rendah.
"Ini masih di bawah. Masih rendah. Dari keterangan yang saya peroleh, kendalanya karena masih ada efek covid-19," tuturnya.
Terutama, sebut Mulyana, pada enam bulan pertama tahun ini. Sehingga kunjungan ke rumah sakit turun. "Ini menyebabkan progres pendapatan di enam bulan pertama turun. Nah, rumah sakit itu baru efektif memperoleh progres pendapatan setelah bulan Juli," terangnya.
Pendapatan, jelas Mulyana, tentu berdampak terhadap belanja yang progresnya ikut-ikutan rendah. Karena itu, tingkat serapan anggaran di RSUD Sayang Cianjur masih rendah.
"Mau belanja juga kan pendapatannya minim. Ada rasionalisasi kenapa serapan anggaran rendah," pungkasnya.
Kasubbag Kepegawaian RSUD Sayang Cianjur, Tri Supriyatna, menjelaskan kedatangan wabup memonitoring realisasi pendapatan dan belanja. Supriyatna tak menampik pada enam bulan pertama tahun ini progres pendapatan masih terkendala pandemi covid-19.
"Jadi kunjungan pasien, kunjungan pengguna jasa rumah sakit belum maksimal. Baru setelah enam bulan pertama kunjungan meningkat yang berdampak terhadap pendapatan," terang Supriyatna.
RSUD Sayang Cianjur tahun ini mempunyai target pendapatan lebih kurang sebesar Rp315 miliar. Sampai saat ini realisasi penerimaannya baru mencapai kisaran 50%. "Mudah-mudahan kunjungan pasien meningkat yang bisa meningkatkan pendapatan," pungkasnya. (Ol-15)
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved