Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pengusutan kasus dugaan suap ketuk palu RAPBD Tahun Anggaran 2017-2018. Rabu (21/9), penyidik KPK kembali memeriksa 17 anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sebagai saksi di Mapolda Jambi.
Beberapa dari saksi yang diperiksa, kepada wartawan mengaku sudah ditetapkan menjadi tersangka. Seperti diakui Agus Rama, anggota DPRD Jambi dari Fraksi Partai Amanat Nasional periode 2014-2019.
Agus Rama yang saat ini masih menjadi anggota DPRD Jambi periode 2019-2024 menyebutkan dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka lain.
Pengakuan senada juga disampaikan Hasan Ibrahim, anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Meskipun belum menerima surat penetapan resmi dari KPK, Hasan mengamini dirinya bakal menjadi tersangka juga dalam kasus suap ketuk palu RAPBD Jambi tersebut.
Hasan yang mengaku sudah dicopot dari PPP semenjak 2015, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Jambi atas keterlibatannya dalam kasus itu. "Kepada masyarakat saya, mohon maaf atas kekhilafan, kekeliruan yang saya lakukan," kata Hasan.
Selain Agus Rama dan Hasan Ibrahim, juga terlihat datang memenuhi panggilan penyidik KPK di Mapolda Jambi antara lain, Bambang Bayu Suseno, mantan Wakil Bupati Kabupaten Muarojambi. Kedatangannya, kata Bambang, untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Menurut Juru Bicara KPK RI Ali Fikri, proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di Jambi merupakan tindak lanjut dan pengembangan dari kasus suap ketuk palu RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 yang ditangani sejak 2017 lalu. Selain di Mapolda Jambi, sebut Ali Fikri, pihak KPK sebelumnya telah melanjutkan pemeriksaan terhadap 15 saksi tersangka di Lapas Kelas IIA Jambi.
Mereka yang diperiksa di Lapas adalah mantan Ketua DPRD Jambi 2014-2019 Cornelis Buston, dua mantan Wakil Ketua DPRD Jambi 2014-2019 atas nama A.Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Termasuk Arpan (mantan Plt Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2017. (OL-15)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya pemalsuan dokumen dalam pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero).
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
SUAMI Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri mengakui sudah menyandang status tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved