Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat, Jawa barat bersama Tim Gabungan Bea Cukai Jabar menyita 16.400 batang rokok ilegal dari berbagai lokasi.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Satpol PP Bandung Barat, Poniman mengungkapkan belasan ribu rokok ilegal tersebut disita di tiga wilayah, yakni Kecamatan Cihampelas, Rongga dan Gununghalu. "Belasan ribu batang rokok yang berhasil disita merupakan hasil pengembangan dari operasi barang kena cukai ilegal," katanya, Kamis (16/6).
Salah satu lokasi penyitaan rokok ilegal tanpa label cukai dilakukan di kantor pengiriman barang dan jasa ekspedisi. Di sana pihaknya menemukan sekitar 16 ribu batang rokok berbagai merek. "Rokok ilegal yang berhasil kami sita dari salah satu kantor barang dan jasa ekspedisi JNT Cargo di Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas," ungkapnya.
Di tempat berbeda, tim gabungan juga menyita 400 batang rokok ilegal tanpa cukai berbagai merek dari beberapa toko dan kios. "Toko dan kios yang menjual rokok ilegal berada di Cihampelas, Rongga, dan Gununghalu," ucapnya.
"Rokok-rokok itu dijual tanpa cukai. Kita mendapati ribuan batang rokok ilegal tersebut dari 14 merek," jelasnya. (OL-15)
PENGUATAN penegakan hukum dan pengawasan dinilai menjadi langkah utama untuk menekan peredaran rokok ilegal yang masih marak dan merugikan negara.
RENCANA penambahan layer tarif cukai hasil tembakau dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke rokok murah serta belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mengancam keberlangsungan industri rokok resmi.
Pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
PEMILIK Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur buka suara soal gempuran operasi rokok ilegal dan polemik pita cukai.
Rokok ilegal sudah jelas merugikan penerimaan negara, dan juga akan mematikan pabrikan legal.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai berlaku paling lambat Mei 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi pengurusan cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved