Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIK Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur buka suara soal gempuran operasi rokok ilegal dan polemik pita cukai. Ia mendeklarasikan lima amanat utama yang disebut sebagai PANCA AMPERA (Lima Amanat Petani Tembakau Madura–Nusantara).
Gus Lilur menyatakan bahwa Panca Ampera merupakan refleksi kegelisahan jutaan petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat yang selama ini menjadi fondasi industri nasional namun kerap terpinggirkan oleh regulasi.
“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/4).
Poin pertama yang ditekankan Gus Lilur adalah penghentian kriminalisasi terhadap pengusaha rokok pribumi, terutama skala UMKM. Ia menilai penegakan hukum sering kali menyamaratakan pelaku usaha kecil yang sedang berjuang bertahan hidup dengan jaringan kejahatan besar.
“Pengusaha rokok pribumi tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan di tengah tingginya biaya cukai,” tegasnya.
Namun di sisi lain, ia mendukung penuh pemberantasan rokok ilegal yang merusak ekosistem industri. Menurutnya, penindakan harus tepat sasaran dan dibarengi dengan solusi sistem agar pelaku usaha memiliki jalur legal yang lebih terjangkau.
Salah satu poin krusial dalam PANCA AMPERA adalah tuntutan penerbitan cukai khusus untuk rokok rakyat. Gus Lilur menagih janji Menteri Keuangan terkait skema cukai yang lebih ramah bagi pelaku UMKM.
“Kita butuh skema cukai khusus agar pelaku usaha kecil bisa masuk ke sistem resmi tanpa terbebani biaya yang tidak realistis. Ini juga cara paling efektif menekan angka rokok ilegal,” jelas Gus Lilur.
Selain itu, ia mendorong percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura. Proyek ini diyakini akan memperkuat hilirisasi industri sehingga Madura tidak hanya menjadi penghasil bahan baku, tetapi pusat industri bernilai tambah tinggi.
Menutup deklarasinya, Gus Lilur menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir untuk menyejahterakan jutaan petani tembakau. Ia menyoroti posisi petani yang kerap lemah di hadapan fluktuasi harga dan ketidakpastian pasar.
“Jutaan petani tembakau adalah fondasi industri ini. Kalau mereka tidak sejahtera, maka seluruh rantai industri akan rapuh. Negara harus hadir memastikan harga yang layak dan kepastian usaha,” pungkasnya.
Gus Lilur berharap PANCA AMPERA dapat menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan industri hasil tembakau (IHT) yang lebih adil dan berpihak pada ekonomi kerakyatan. (E-4)
Para petani mendesak pemerintah agar dalam merumuskan kebijakan lebih mengedepankan prinsip perlindungan terhadap komoditas lokal dan kedaulatan ekonomi nasional.
Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun 2026 disambut positif
Petani tembakau menolak usulan pengaturan kemasan rokok oleh Kementerian Kesehatan. Penolakan terhadap PP 28 Tahun 2024 dan turunannya sudah disampaikan sejak Agustus 2024.
Kalangan petani dan pekerja industri hasil tembakau meminta pemerintah untuk lebih melibatkan mereka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK)
BUPATI Temanggung, Jawa Tengah, Agus Setyawan, meminta Pemerintah RI tidak menekan petani tembakau terkait kebijakan soal Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved