Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro membantah dirinya diisukan
tertangkap tangan dalam kasus penyalahgunaan sabu. Ia juga dikabarkan dan tengah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Polres Jakarta Barat.
Agung jadi sorotan, karena kabar santer itu menyebutkan anggota DPR RI yang ditangkap berinisial AW. Ia bersama rekannya sesama anggota DPR RI
berinisial HL.
Menanggapi kabar tersebut, Agung Widyantoro yang dihubungi, Jumat (8/4) siang menyatakan berita itu tidak benar.
"Saya merasa prihatin dengan pemberitaan yang tidak benar ini,
mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada saya menemukan orang yang menyebarkan berita yang tidak benar itu," ujar Agung Widyantoro.
Agung menambahkan, selain menyayangkan isu yang tidak bertanggungjawab
soal dirinya kena OTT Narkoba, dia juga akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai hukum yang berlaku.
"Saya merasa dicemarkan nama baik saya atas isu tak sedap itu. Saya akan menempuh jalur hukum bila ada indikasi mengarah pada pihak-pihak tertentu. Insya Allah saya akan melaporkan kepada pihak penegak hukum," tegasnya.
Soal isu tertangkapnya dirinya oleh polisi, Agung mengaku pertana kali
mengetahui dari keluarganya di Brebes yang menanyakan kabar tersebut
"Saya pertama tahu adanya kabar saya ditangkap justru saat ditelepon
keluarga dari Brebes," ujar mantan Bupati Brebes itu.
Is menambahkan banyak yang menanyakan melalui pesan whatsapp, termasuk
rekan-rekan dari kalangan media.
"Saat sahur tadi pagi saya sempat mengirimkan foto kepada teman media
tentang keberadaan saya di rumah," jelasnya.
Menurut Agung, memasuki tahun politik ini, pihaknya harus waspada terhadap semua pihak yang berusaha menyebarkan berita bohong.
"Intinya Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Memasuki masa tahun politik, kita harus waspada terhadap berita-berita
bohong yang terus akan muncul," pungkasnya. (N-2)
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan aktivasi terhadap jutaan hektare lahan terlantar guna dijadikan basis produksi desa.
Penggunaan terminologi yang terlalu umum seperti "gangguan suplai" dianggap tidak memenuhi standar transparansi.
Perlindungan terhadap personel PBB adalah kewajiban mutlak semua pihak yang bertikai, dan dunia internasional tidak boleh membiarkan impunitas terhadap kejahatan semacam ini.
Lebih lanjur, dia juga memberikan catatan terkait mahram haji yang terpisah-pisah pada pelaksanaan haji di tahun-tahun sebelumnya.
Kenaikan biaya modal ini tidak hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
Rudianto menegaskan bahwa dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan, tidak ada kata terlambat atau berhenti dalam proses pengusutan hingga pelaku dan dalangnya ditemukan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved