Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATUAN pendidikan di semua tingkatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas mulai Senin (14/3). Semua satuan pendidikan harus melaksanakan berbagai aturan yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor: 443.1/2076/Satgas Covid-19/2022 tentang Pelaksanaan Pemberlakukan PTMT dan Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama Masa PPKM.
Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Sukirman, mengharapkan semua guru maupun kepala sekolah di satuan pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM, dan lainnya bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada Surat Edaran Bupati Cianjur. Tujuannya, kata Sukirman, sebagai upaya agar pelaksanaan PTM terbatas tidak menjadi klaster penyebaran covid-19 maupun varian Omikron.
"Semuanya harus mengindahkan dan melaksanakan aturan pada surat edaran Bupati yang ditindaklanjuti surat Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur," terang Sukirman, Senin (14/3).
Aturan-aturan itu, kata Sukirman, di antaranya guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik sudah melaksanakan vaksinasi covid-19 dosis kedua minimal 50%. Perlu juga diatur metode yang proporsional saat pelaksanaan PTM terbatas denhan tingkat kehadiran sebanyak 50% dari jumlah di setiap satuan pendidikan.
"Pengaturan ini diserahkan ke masing-masing satuan pendidikan. Ini dalam rangka agar pelaksanaan PTM terbatas bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan, terutama mencegah penyebaran covid-19 maupun varian baru Omikron," tegasnya.
Bagi para penilik, pamong, serta fungsional umum di lingkungan Disdikpora Kabupaten Cianjur yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua, diharapkan bisa menjalankan fungsi pelayanan 100% atau work from office (WFO). Mereka juga harus mengecek secara rutin kondisi kesehatannya. "Pengecekan dilakukan melalui aplikasi Cekas atau cek kesehatan ASN," ucapnya.
Sukirman menyebutkan sampai saat ini masih mengumpulkan data jumlah guru dan tenaga kependidikan yang sudah menjalani vaksinasi covid-19 lengkap maupun dosis ketiga atau booster. Jadi, ia belum bisa menyebutkan secara pasti jumlahnya.
"Kami sudah menerima data dari masing-masing satuan pendidikan soal guru yang sudah divaksin. Jadi masih dalam proses perekapan. Nanti kalau sudah selesai rekap akan kami sampaikan jumlah total guru di Cianjur, terus yang sudah dan belum divaksin," pungkasnya. (OL-15)
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved