Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Ombudsman Perwakilan Banten, Dedy Irsan mengapresiasi Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto karena telah berhasil menciptakan rangkaian Pilkades serentak di wilayahnya Oktober yang lalu berjalan aman, sehat dan kondusif, tanpa ada gangguan kamtibmas.
Dalam keterangan persnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan mengatakan bahwa rangkaian pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa kabupaten di wilayah hukum Polda Banten pada Oktober 2021 telah selesai dilaksanakan. Upaya pengamanan dari personel Kepolisian, bekerjasama dengan TNI dan Pemda telah berhasil mewujudkan pelaksanaan Pilkades yang aman, sehat dan kondusif.
"Ini semua berkat kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengamanan, terutama personel Polda Banten dan BKO dari Korps Brimob Polri yang bekerjasama dengan unsur TNI dan Pemda pelaksana Pilkades," ucap Dedy Irsan, Minggu (7/11).
Ia menjelaskan bahwa pesta demokrasi tingkat desa yang diselenggarakan di tengah kondisi pandemi Covid-19 memang membutuhkan strategi pengamanan yang tepat guna mencegah munculnya potensi Pilkades sebagai treager cluster Covid-19. Namun jauh sebelum Pilkades dilaksanakan, Kapolda telah menginstruksikan semua Kapolres untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi bagi warga di desa pemilihan dan meminta peran tiap Kepala Daerah untuk menyediakan gerai-gerai vaksin di TPS serta pemenuhan sarana protokol kesehatan di tiap-tiap TPS, dan ternyata, strategi inilah yang telah membuat seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkades pada Oktober 2021 lalu berjalan dengan sehat, tidak ada cluster baru Covid-19 dalam rangkaian Pilkades tersebut.
"Kapolda Banten telah tegas menyampaikan kepada seluruh personel pengamanan di tiap TPS agar tidak membawa senjata api dan harus bersikap humanis, serta menegaskan agar netralitas personel dilaksanakan sebagai komitmen," imbuh Dedy Irsan.
Dengan strategi ini, Dedy Irsan menambahkan bahwa rangkaian Pilkades yang dilaksanakan di 64 desa di Kabupaten Tangerang, 206 desa di Kabupaten Pandeglang, 265 desa di Kabupaten Lebak dan 144 desa di Kabupaten Serang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
"Hingga saat ini tidak terdapat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti dalam rangkaian pelaksanaan Pilkades tersebut. Pelantikan Kepala Desa hasil Pilkades di Kabupaten Tangerang pada 14 Oktober 2021 lalu, juga pelantikan di Kabupaten Lebak pada 3 November lalu telah dilaksanakan dengan khidmat. ini merupakan prestasi yang baik bagi Kapolda Banten dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya," tutup Dedy Irsan. (OL-13)
Baca Juga: Kalah Pilkades, Petahana Cabuti Puluhan Tiang Lampu ...
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Kades di Desa Kabupaten Flores Timur terpaksa berurusan dengan Bawaslu dan Gakkumdu karena kedapatan tidak netral
Bawaslu Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berlaku tegas terhadap oknum kepala desa maupun ASN yang tidak netral
Sekretariat Nasional Kades Indonesia Bersatu (KIB) mengapresiasi langkah DPR yang akan membahas Revisi Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Ancaman minimal yang dihadapi adalah 5 tahun penjara, dengan kemungkinan hukuman maksimal mencapai 20 tahun atau bahkan seumur hidup penjara.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengaku terkejut Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel atau korupsi nikel.
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau mencurigai adanya keterlibatan oknum di balik maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Batam, khususnya di wilayah Nongsa.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
PRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat sembilan anggota Ombudsman untuk masa jabatan 2026-2031. berikut daftar namanya
Komite sekolah dan orang tua siswa SMK IDN Bogor melaporkan dugaan maladministrasi penerbitan SK Gubernur Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved