Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik kegiatan West Java Investment Summit (WJIS) 2021 yang bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi pada berbagai sektor seperti pariwisata dan perdagangan kepada investor di dalam dan luar negeri.
Hadir dalam acara ituAnggota badan Pelaksana BPKH A. Iskandar Zulkarnain dan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan kamil, Gubernur Bank Indonesia serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Anggota badan Pelaksana BPKH A. Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa Agenda WIJS (West Java Investment Summit) 2021 ini merupakan momentum yang tepat untuk memulai sinergi antara BPKH dan Provinsi Jawa Barat.
BPKH sebagai badan Badan Hukum Publik yang mengelola keuangan haji secara korporatif dan nirlaba diberikan wewenang oleh pasal 24 UU No. 34 tahun 2014 untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Untuk melakukan penempatan dan investasi tersebut, BPKH dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu BPKH menandatangani 2 (dua) dokumen, yaitu komitmen bersama antara BPKH dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan dukungan inisiasi awal alternatif pembiayaan pembangunan daerah dan penjajakan kerja sama investasi dengan BUMD Provinsi Jawa Barat melalui skema business to business. Dan Nota Kesepahaman antara BPKH dan PT Migas Hulu Jabar (BUMD Jawa Barat) terkait penjajakan kerja sama investasi, di antaranya untuk project penyediaan gas rumah tangga.
BPKH berharap dapat melakukan kerja sama investasi dengan Pemprov Jawa Barat dan BUMD Jawa Barat pada sektor yang aman, menguntungkan, dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, seperti sektor kesehatan, penyediaan air, penyediaan jaringan gas rumah tangga, dan sektor sejenis lainnya.
BPKH juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah ikut serta dalam mensosialisasikan Gerakan haji Muda dengan memberikan edukasi dan literasi kepada warga Jawa barat. Jawa Barat memiliki jumlah warga salah satu pendaftar haji muda terbanyak dibanding provinsi lain di Indonesia.
"Kami yakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menunaikan rukun islam yang kelima ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Barat yang memiliki spirit haji, yaitu semangat persatuan, keikhlasan, pengorbanan, dan perjuangan dalam bersama-sama membangun Jawa Barat dan Indonesia," tandasnya. (RO/E-1)
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Pada peraturan daerah sebelumnya penyerataan modal dilaksanakan dalam bentuk uang. Namun sesuai ketentuan, penyertaan modal bisa juga dilakukan dalam bentuk barang.
Pemkab Bandung, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Raharja, berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia
Kejati DIY menetapkan NAA, yang menjabat Direktur PT Taru Martani, menjadi tersangka. Direktur BUMD DIY tersebut disangkakan melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).
Diharapkan dengan adanya perbaikan, perubahan, Food Station akan menjadi yang lebih baik, lebih bagus, dan bisa berkompetisi dengan BUMD lain.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Sarana Jaya) meluncurkan sertifikasi ISO 55001:2014 tentang Sistem Manajemen Aset
BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
BPKH Limited selaku anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi.
menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.
BPKH melalui anak usahanya BPKH Limited akan berpartisipasi dalam International Islamic Expo 2024 untuk memperluas investasi dalam bidang akomodasi di Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved