Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik kegiatan West Java Investment Summit (WJIS) 2021 yang bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi pada berbagai sektor seperti pariwisata dan perdagangan kepada investor di dalam dan luar negeri.
Hadir dalam acara ituAnggota badan Pelaksana BPKH A. Iskandar Zulkarnain dan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan kamil, Gubernur Bank Indonesia serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Anggota badan Pelaksana BPKH A. Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa Agenda WIJS (West Java Investment Summit) 2021 ini merupakan momentum yang tepat untuk memulai sinergi antara BPKH dan Provinsi Jawa Barat.
BPKH sebagai badan Badan Hukum Publik yang mengelola keuangan haji secara korporatif dan nirlaba diberikan wewenang oleh pasal 24 UU No. 34 tahun 2014 untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Untuk melakukan penempatan dan investasi tersebut, BPKH dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu BPKH menandatangani 2 (dua) dokumen, yaitu komitmen bersama antara BPKH dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan dukungan inisiasi awal alternatif pembiayaan pembangunan daerah dan penjajakan kerja sama investasi dengan BUMD Provinsi Jawa Barat melalui skema business to business. Dan Nota Kesepahaman antara BPKH dan PT Migas Hulu Jabar (BUMD Jawa Barat) terkait penjajakan kerja sama investasi, di antaranya untuk project penyediaan gas rumah tangga.
BPKH berharap dapat melakukan kerja sama investasi dengan Pemprov Jawa Barat dan BUMD Jawa Barat pada sektor yang aman, menguntungkan, dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, seperti sektor kesehatan, penyediaan air, penyediaan jaringan gas rumah tangga, dan sektor sejenis lainnya.
BPKH juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah ikut serta dalam mensosialisasikan Gerakan haji Muda dengan memberikan edukasi dan literasi kepada warga Jawa barat. Jawa Barat memiliki jumlah warga salah satu pendaftar haji muda terbanyak dibanding provinsi lain di Indonesia.
"Kami yakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menunaikan rukun islam yang kelima ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Jawa Barat yang memiliki spirit haji, yaitu semangat persatuan, keikhlasan, pengorbanan, dan perjuangan dalam bersama-sama membangun Jawa Barat dan Indonesia," tandasnya. (RO/E-1)
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
PERUMDA Dharma Jaya memperkuat strategi konsolidasi internal dan kolaborasi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menjaga ketahanan pangan Jakarta dalam menghadapi dinamika global.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan BUMD tidak boleh lagi hanya kuat di kandang sendiri.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi BUMD dalam BUMD Leaders Forum 2026 untuk memperkuat peran sebagai pilar ekonomi Jakarta Global City.
AJANG TOP BUMD Awards 2026 telah diselenggarakan di Jakarta, Senin (13/4/2026). Sejumlah daerah meraih penghargaan di ajang tersebut.
Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor.
AMPHURI menilai wacana war ticket haji belum matang dan berisiko mengganggu keadilan, memicu gejolak sosial, serta menuntut revisi aturan.
Sementara BPKH baru efektif beroperasi pada 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat total aset mencapai Rp238,99 triliun pada akhir tahun 2025, meningkat dari Rp221,05 triliun pada tahun sebelumnya.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved