Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 59 warga Garut di Jawa Barat diduga dibaiat oleh Negara Islam Indonesia (NII). Saat ini, mereka tengah dibina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Upaya itu dilakukan untuk memastikan warga tidak mengikuti aliran agama yang sesat. “Iya seperti itu. Dibina supaya benar-benar mendapat pendidikan agama yang benar,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Rusdi Hartono, Jumat (8/10).
Baca juga: Densus 88 Selidiki Puluhan Warga Garut Dibaiat Aliran Sesat NII
Polres Garut, Pemkab Garut dan MUI dikatakannya tengah bekerja sama untuk menangani kasus tersebut. Menurut Rusdi, upaya penyelidikan masih terus berjalan. Termasuk, melakukan pembinaan terhadap anak-anak dari 59 warga tersebut.
“Tidak kalah penting adalah pengawasan orang tua kepada anak-anak. Tidak boleh lengah dengan situasi sekarang. Harus diketahui betul, anaknya menuntut ilmu di mana. Apabila ada perilaku yang berubah, harus cepat tanggap,” imbuhnya.
Baca juga: Polisi Amankan Delapan Orang Diduga Penganut Aliran Sesat
Lebih lanjut, Rusdi menekankan bahwa penting bagi orang tua untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan anak-anaknya. Sebelumnya, Polri menyelidiki dan mendalami informasi terkait NII yang melakukan pengukuhan atau baiat kepada 59 warga Garut.
"Apakah memang terjadi pembaiatan atau hanya ajaran, aliran agama tertentu pada masjid, ini sedang didalami. Apakah memang betul pembaiatan oleh NII, atau hanya ajaran dari aliran yang ada di agama," pungkas Rusdi pada Kamis (7/10) kemarin.(OL-11)
Sementara ketentuan aborsi diatur dalam PP 28/2024 Pasal 116 yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
Ismail Haniyeh disebut telah gugur sebagai syahid dibunuh oleh Israel menyusul para syuhada sebelumnya.
BPKH menggandeng BAZNAS RI menyalurkan bantuan kepada MUI berupa Program Sosialisasi, Literasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ekonomi Syariah.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, menilai judi jenis apapun, termasuk judi online dapat memicu hal-hal negatif yang akhirnya berujung pada tindak kriminal.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menjaga dan melindungi umat agar terhindar dari bahaya narkoba dan judi online.
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved