Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 59 warga Garut di Jawa Barat diduga dibaiat oleh Negara Islam Indonesia (NII). Saat ini, mereka tengah dibina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut.
Upaya itu dilakukan untuk memastikan warga tidak mengikuti aliran agama yang sesat. “Iya seperti itu. Dibina supaya benar-benar mendapat pendidikan agama yang benar,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Rusdi Hartono, Jumat (8/10).
Baca juga: Densus 88 Selidiki Puluhan Warga Garut Dibaiat Aliran Sesat NII
Polres Garut, Pemkab Garut dan MUI dikatakannya tengah bekerja sama untuk menangani kasus tersebut. Menurut Rusdi, upaya penyelidikan masih terus berjalan. Termasuk, melakukan pembinaan terhadap anak-anak dari 59 warga tersebut.
“Tidak kalah penting adalah pengawasan orang tua kepada anak-anak. Tidak boleh lengah dengan situasi sekarang. Harus diketahui betul, anaknya menuntut ilmu di mana. Apabila ada perilaku yang berubah, harus cepat tanggap,” imbuhnya.
Baca juga: Polisi Amankan Delapan Orang Diduga Penganut Aliran Sesat
Lebih lanjut, Rusdi menekankan bahwa penting bagi orang tua untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan anak-anaknya. Sebelumnya, Polri menyelidiki dan mendalami informasi terkait NII yang melakukan pengukuhan atau baiat kepada 59 warga Garut.
"Apakah memang terjadi pembaiatan atau hanya ajaran, aliran agama tertentu pada masjid, ini sedang didalami. Apakah memang betul pembaiatan oleh NII, atau hanya ajaran dari aliran yang ada di agama," pungkas Rusdi pada Kamis (7/10) kemarin.(OL-11)

MUI dan Syarikat Islam mendukung hilirisasi tambang untuk kesejahteraan rakyat, menekankan tata kelola adil, transparan, dan ramah lingkungan.
Pemprov Jakarta akui kelalaian dalam penanganan ikan sapu-sapu setelah disorot MUI. Evaluasi dilakukan, termasuk opsi olahan jadi arang.
Dana sedekah dari MUI ini, akan disalurkan secara tepat sasaran kepada para penyintas bencana di 3 provinsi tersebut.
MUI menyarankan Presiden AS Donald Trump menghentikan perang dengan pernyataan bermartabat demi perdamaian dunia dan menghentikan kerusakan global.
Dubes Iran Mohammad Boroujerdi menemui MUI bahas keamanan Selat Hormuz dan negosiasi pembebasan kapal tanker Indonesia yang tertahan akibat konflik.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved