Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RELAWAN HaloPuan memulai Gerakan Melawan Stunting di Jawa Barat setelah sebelumnya di Desa Tegalangus, Kabupaten, Tangerang, Banten.
Gerakan Melawan Stunting kali ini digelar di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (2/10).
Data Balitbang Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan angka balita stunting di Kabupaten Garut sekitar 34,6% atau lebih tinggi daripada rata-rata dunia sekitar 20%.
Berdasarkan data Bulan Penimbangan Balita (BPB) pada Februari 2021, di Kabupaten Garut, terdapat sejumlah kecamatan dengan angka balita stunting mencapai lebih daripada 20%-30%.
Di Desa Sukajaya sendiri, menurut data BPB pada periode sama, terdapat 24 balita yang terindikasi mengalami stunting.
Melalui keterangan resminya, Relawan HaloPuan Poppy Astari mengatakan Gerakan HaloPuan Melawan Stunting menyasar balita yang terindikasi stunting dan ibu hamil serta menyusui.
Gerakan ini meliputi sosialisasi tentang dampak buruk stunting dan bagaimana pencegahannya, sosialisasi manfaat bubuk daun kelor sebagai asupan makanan tambahan super, pembagian bibit kelor, dan monitoring oleh relawan posyandu setempat.
Gerakan Melawan Stunting ini didukung pemerintah setempat, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, anggota DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan, dan Anggota DPR RI Dapil Garut-Tasikmalaya, Dony Maryadi Oekon.
Setelah pelaksanaan di Desa Sukajaya berikut monitoringnya, HaloPuan berencana melakukan gerakan serupa di sejumlah titik desa di Kabupaten Garut dan Jawa Barat.
Anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, berharap gerakan ini menjadi gotong royong bersama untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Garut yang dinyatakan tertinggi di Jawa Barat.
HaloPuan merupakan lembaga sosial Puan Maharani. Lembaga ini melakukan gerakan-gerakan sosial bersama warga yang berfokus pada tiga hal yaitu Gerakan Melawan Stunting, Wira-Wira Sosial (Gerakan Mengapresiasi Relawan Kemanusiaan), dan Kota Berbudaya (Gerakan Memfasilitasi Pementasan Seni Tradisional di kota). (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved