Satgas Covid-19 Sekolah Diperlukan Untuk Cegah Potensi Munculnya Klaster

KEBERADAAN Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tingkat sekolah diharapkan jadi garda terdepan mencegah terjadinya penularan bahkan klaster covid-19. Salah satunya seperti di SMPN 4 Cianjur, Jawa Barat, yang terus memaksimalkan peran tim satgas.

Ketua Satgas Covid-19 SMPN 4 Cianjur, Edi Junaedi, menjelaskan peran satgas dioptimalkan bersamaan dengan diterapkannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Setiap hari tim berkoordinasi dengan piket sekolah.

"Kami di satgas terdiri dari 10 orang. Jadi, setiap hari kami bertugas mengecek penerapan protokol kesehatan, terutama kepada para siswa," terang Edi, Kamis (23/9).

Pengecekan protokol kesehatan meliputi pemakaian masker, pengecekan ruang kelas, dan lainnya. Jika kedapatan ada siswa yang tak memakai masker, tim satgas sekolah menyediakannya.

"Termasuk dari pengecekan suhu tubuh. Jika ada yang suhunya di atas 38 derajat, maka terpaksa kami pulangkan lagi ke pihak orangtua atau kami langsung bawa ke puskesmas," jelas Edi.

Tim Satgas Covid-19 SMPN 4 selalu memastikan semua siswa selalu memakai masker saat belajar di kelas. Para siswa pun sudah memahami berbagai tahapan protokol kesehatan covid-19 karena sebelumnya sudah digencarkan sosialisasi.

"Jelas itu, di dalam kelas wajib memakai masker. Pembelajaran dibagi dua shif. Pertama pembelajaran dari pukul 07.00 WIB sampai 09.30 WIB. Shif kedua mulai 10.00 WIB sampai 12.30 WIB," tegasnya.

Kepala SMPN 4 Cianjur, Usep Priyadi, berharap tidak terjadi klaster baru selama dilaksanakan PTM terbatas. Pasalnya, sejauh ini penerapan protokol kesehatan sudah dilaksanakan secara ketat.

"Sebatas yang kami lakukan, itu sesuai kemampuan kami. Itu sesuai dengan surat edaran pak bupati seperti protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lainnya," sebut Usep.

Kalaupun terjadi klaster baru, kata Usep, pihak sekolah serta tim satgas akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta tim satgas tingkat kabupaten. Sebab, penanganan klaster harus diserahkan ke pihak-pihak berkompeten. "Tapi mudah-mudahan tidak terjadi klaster," pungkasnya. (OL-15)