Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 26.923 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur belum terima bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini dikarenakan belum ada tanda-tanda penyaluran ke warga penerima manfaat oleh pihak Bulog.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Delly Pasande melalui sekretarisnya, Lambertus Sol Keytimu saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/7) menjelaskan, berdasarkan data yang diterima ada 26.923 KPM yang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Dari jumlah KPM tersebut terdiri dari 10.508 KPM bantuan sosial tunai (BST) dan 16.414 lagi sebagai penerima program keluarga harapan (PKH).
"Kita hanya diberikan data saja. Untuk penyaluran bantuan dari Kemensos itu ada pada Bulog. Nanti soal penyaluran coba tanya ke Bulog karena mereka yang menyalurkan ke penerima manfaatnya. Teknis penyaluran seperti apa coba cek ke mereka saja" papar dia.
Lambert pun mengaku 26.923 Keluarga Penerima Manfaat itu akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram tiap keluarga sehingga total beras keseluruhan bagi Kabupaten Sikka itu ada 269.230 kilogram.
"Para keluarga penerima manfaat ini akan masing-masing mendapatkan beras 10 kilogram setiap keluarga. Jadi coba cek langsung saja ke Bulog soal pendistribusian berasnya," ungkap Lambert.
Sementara itu, berdasarkan pantauan mediaindonesia.com, tidak ada aktivitas pembongkaran beras di gudang Bulog. Kepala Bulog Sub Divisi Regional (Subdivre) Maumere, Stefanus tidak mau menemui, dengan alasan masih ada tamu. (OL-13)
Baca Juga: Gubernur Banten: Perlu Internalisasi dan Pembiasaan Pakai Masker pada Masyarakat
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Komisi IV prihatin terkait laporan dugaan mark up oleh Bulog dan Bapanas dalam pengadaan impor beras.
Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto membantah isu penggelembungan harga (mark up) beras impor Vietnam.
Stok yang kini ada di sejumlah gudang Bulog mencapai 46 ribu ton. Jumlah ini aman untuk mencukupi kebutuhan warga.
Stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Indramayu sudah mencapai sekitar 40 ribu ton setara beras
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved