Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN pengurus Partai NasDem Kota Yogyakarta dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjalin silaturahmi politik di Kantor NasDem, Jl Soka, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6) malam. Silaturahmi politik itu membahas peluang koalisi NasDem-PKS dalam menyiapkan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono mengatakan, masa jabatan Wali Kota Yogyakarta saat ini akan berakhir pada Mei 2022, meski pelaksanaan Pilkada digelar serentak pada November 2024. Saat ini komunikasi politik mulai dijajaki untuk membangun poros koalisi.
"Yang pertama, silaturahmi politik membuka peluang koalisi. Yang kedua, kami ingin dua kekuatan politik ini membentuk poros baru menatap Pilkada Kota Yogyakarta,'' kata Anggota DPRD Kota Yogyakarta itu lewat siaran pers.
Baca Juga: NasDem : Konvensi Ajang Seleksi Putra Terbaik Bangsa
Sigit juga mengatakan peluang koalisi NasDem-PKS tidak sekedar menatap Pilkada dari aspek kontestasi politik. Ia akan menyusun berbagai kajian strategis untuk pembangunan Kota yang dinilai perlu banyak penyesuaian di masa pandemi.
''Kami akan menyusun kajian strategis tentang akselerasi pembangunan Kota. Kami ingin arah pembangunannya langsung terasa di masyarakat. Nanti (kajian) melibatkan banyak pakar. Jadi, ada gagasan yang kami usung, bukan sekedar kontestasi menang-kalah,'' tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra turut mengamini pendekatan pembangunan yang diusungnya bersama PKS. "NasDem membangun sinergi dengan PKS berbasis ekonomi-pembangunan. Saat ini kami fokus mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjelang masa akhir Pemkot. Jadi, semua tertata agar ikhtiar kami dirasakan masyarakat," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta itu.
Selaras dengan NasDem, Nasrul Khoiri, Ketua DPD PKS Kota Yogyakarta menjelaskan pertemuan tersebut merupakan sarana memadukan kekuatan gagasan kedua partai. Legislator di DPRD Kota Yogyakarta itu ingin peluang koalisinya bersama NasDem menghasilkan keberpihakan pada masyarakat.
"Frekuensi ini harus disatukan karena kami sama-sama berjuang di jalur politik-keberpihakan. Kami berharap pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk masyarakat Jogja,'' jelasnya.
Untuk maju dalam Pilkada Kota Yogyakarta, partai politik harus bermodal minimal 9 kursi DPRD. Saat ini fraksi NasDem memiliki 4 kursi dan Fraksi PKS memiliki 5 kursi. Bila koalisi ini resmi terjalin, NasDem-PKS dapat mengusung pasangan calon Wali Kota Yogyakarta. (AT/OL-10)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved