Dinsos P Siantar Kebut Perbaikan Data Keluarga Penerima Manfaat

SEGALA bentuk persoalan yang dihadapi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  merupakan tanggung jawab bersama dan harus cepat ditindaklanjuti serta dituntaskan. Hal ini ditegaskan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kota Pematangsiantar, Risbon Sinaga, Kamis (27/5) di hadapan Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Kota Pematangsiantar (SDM PKH), Koordinator Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta petugas Bantuan Sosial (Bansos) Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Persoalan yang dimaksud adalah seperti persoalan saldo nol, NIK invalid, double data, data KPM yang tidak masuk dalam DTKS, serta pengurus atas nama suami.

"Sebagai orang yang mengurus air mata, kita harus gerak cepat dan respon cepat dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan tersebut. Oleh karenanya saya berencana ke Jakarta untuk kordinasi langsung ke Kantor Kemensos RI sekaligus membawa data KPM yang  bermasalah guna menindaklanjuti ke pusat. Mudah-mudahan direspon dengan baik dan cepat oleh Kemensos," kata Risbon, Kamis (27/5).

Resbon juga menegaskan agar semua SDM PKH beserta pendamping kecamatan agar benar-benar memperhatikan tingkat ekonomi setiap Keluarga Penerima Manfaat.

"Bila mana ada KPM yang memang benar-benar sudah layak untuk digraduasi (dikeluarkan) dari kepesertaan, maka segera dilakukan graduasi sesuai aturan yang berlaku. Agar penerima manfaat memang benar-benar tepat. Seperti slogan 6T salah satunya adalah tepat sasaran," kata Risbon. "Dan sebagai Kepala Bidang, saya siap memback-up perihal kegiatan graduasi tersebut demi ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dari Pemerintah RI," kata Risbon yang juga yang juga Ketua Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Pematangsiantar itu.

Sementara Koordinator PKH Rudi Hartono menjelaskan bahwa segala bentuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPM baik peserta Program Keluarga Harapan maupun peserta Bantuan Sosial Pangan terjadi karena faktor Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih invalid dan faktor nama KPM yang  berbeda. Perbedaan itu antara Kartu Tanda Penduduk dengan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta faktor KPM yang belum masuk dalam daftar bayar.

"Oleh karenanya faktor-faktor di atas lah yang membuat kendala dalam persoalan bantuan yg dihadapi oleh KPM. Sejatinya solusi dalam menangani segala bentuk persoalan tersebut telah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Bidang Sosial, seperti perbaikan data yang telah dilakukan demi mempercepat penuntasan  mulai dari Februari sampai dengan April 2021. Namun hasil dari perbaikan data, masih sebagian yang berhasil dan sisanya masih diproses di Pusat," jelasnya. .

Sementara itu Koordinator Daerah Hanna Gultom menerangkan bahwa untuk mempercepat penuntasan persoalan tersebut, diharapkan kepada seluruh stake holder agar merekap KPM yang  bermasalah. "Seperti saldo nol, NIK invalid dan permasalahan lainnya. Nantinya akan kita laporkan secara berjenjang," katanya. (AP/OL-10)