Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendapat mandat langsung dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur, mengisi kekosongan kursi gubernur di Sulsel yang ditinggal Nurdin Abdullah karena bermasalah dengan hukum, dan menegaskan segera mengevaluasi semua proyek dan seluruh jajaran yang ada.
"Hal yang selama ini kurang dalam pemerintahan akan diperbaiki, sedangkan hal yang sudah baik akan dilanjutkan. Pemprov Sulsel memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa setelah penetapan status hukum Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tegas Andi Sudirman., Senin (1/3).
Dalam keterangan persnya, dia mengatakan, setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas, dirinya akan tetap melanjutkan program-program prioritas yang belum terlaksana. Apalagi masih banyak persoalan di Sulsel yang belum selesai utamanya di masa pandemi covid-19.
"Banyak program-program yang harus dikerjakan, sudah ada juga instruksi dari pusat untuk recofusing anggara. Pemulihan ekonomi jadi pekerjaan rumah, penanganan covid-19, dan pelayanan kepada masyrakat paling utama tidak boleh terhenti sedikit pun," tukas Andi Sudirman.
Sebagai kegiatan perdana menjabat Plt Gubernur Sulsel, Senin (1/3), Andi Sudirman akan menggelarcoffee morning untuk semua jajaran di Pemprov Sulsel. Menurutnya, pemerintahan harus terus berjalan, sesuai dengan slogan yang dia usung bersama Nurdin Abdullah yaitu, 'Sulsel Bersih, Sulsel Melayani'.
"Saya akan memberikan arahan untuk tetap bekerja, pelayanan masyarakat harus tetap jalan, dan bagaimana kita mengevaluasi kembali prosedur-prosedur yang kita miliki terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk program dan semua jajaran dievakuasi semua. Saya akan bahas ini dengan staf-staf ahli yang ada," menurut Andi Sudirman.
"Kita tidak bisa juga asal mengganti dan mencopot orang. Kita akan kutu-kutui (periksa dengan seksama) satu-satu. Jika masih bisa bekerja sama kita akan pakai. Mencopot dan mengganti itu bukan solusi. Termasuk semu program yang ada, kita akan rangking dan lihat yang mana prioritas dan kondisi anggarannya, jika memungkinkan kita lanjutkan," sambung Andi Sudirman.
baca juga: Kasus Nurdin Abdullah Diduga Terkait Balas Budi Politik
Dia menyayangkan kasus yang menimpa Nurdin Abdullah, karena baginya, bersama mantan Bupati Bantaeng itu, sejak awal selalu berniat dan bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan selalu bekerja sama dengan KPK lewat Korsupgha-nya. Dengan tujuan meminimalisir kekeliruan yang bisa terjadi dalam pemerintahan.
"Tapi mesin saja bisa error, terlebih manusia. Semua orang bisa melakukan human error dan kita tidak tahu. Termasuk saya, kita tidak bisa menjamin semua orang. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah bahwa kita dilindungi semuanya," tutup Andi Sudirman. (OL-3)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Pemprov Jakarta klaim 97% jalan dalam kondisi mantap pada 2025. Simak data lengkap capaian infrastruktur dan pembangunan terbaru di Jakarta.
Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat proyek revitalisasi infrastruktur di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Pembenahan sistem drainase permanen ini difokuskan pada ruas jalan kota, provinsi, hingga jalan protokol.
Akses menuju pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga merupakan rumah dinas bupati, masih ditutup rapat pasca-OTT KPK.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan pada 11 April 2026. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang tumbang lewat OTT KPK sepanjang 2026.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama ajudannya Dwi Yoga Ambal menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam kasus ini, ada 18 orang tertangkap di Tulungagung. Dari total itu, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Uang sitaan itu diberikan ke Gatut lewat Yoga yang merupakan orang kepercayaannya. Dalam pemeriksaan, uang bakal digunakan untuk kepentingan pribadi Gatut.
Karena perjanjian itu, Gatut berani meminta uang kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan lainnya, karena adanya klausul manut perintah bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved