Cianjur Akan Bentuk Satgas Covid-19 hingga Tingkat RT/RW

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, segera membentuk tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 hingga ke tingkat RT dan RW. Dengan skema tersebut, maka diharapkan penanganan Covid-19 akan lebih fokus hingga skala populasi terkecil di suatu wilayah.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal menjelaskan pascaberakhirnya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional pada Senin (8/2), Kabupaten Cianjur kembali lagi menerapkan adaptasi kebiasaan baru (AKB) plus yang lebih ditingkatkan. Pada implementasinya, kata Yusman, ada beberapa strategi baru cara penanganan covid-19 agar bisa lebih terkontrol.

"Jadi, mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3/2021, fokus penanganannya sekarang lebih ke populasi terkecil di setiap RT, RW, desa, dan kelurahan. Jadi, nanti akan ada satgas di setiap RT dan RW," kata Yusman, Selasa (9/2).

Dalam konteks zoonasi, acuannya nanti akan berbasis RT dan RW. Misalnya di satu RW terdapat 5 kepala keluarga yang terkonfirmasi, maka ditetapkan sebagai zona kuning, 5-10 kepala keluarga ditetapkan sebagai zona oranye, dan di atas 10 kepala keluarga maka ditetapkan sebagai zona merah.

"Penanganannya sekarang lebih mikro. Ini (Instruksi Mendagri) sebetulnya lebih kepada daerah yang melaksanakan PPKM tapi Kabupaten Cianjur akan mengadopsinya," terang Yusman.

Yusman menuturkan, dua kali dilaksanakannya AKB pada 11-25 Januari 2021 dan PSBB Proporsional pada 26 Januari-8 Februari 2021 di Kabupaten Cianjur ada dampak yang cukup signifikan. Dampak cukup menonjol yakni keterisian ruang isolasi yang terus turun sejak dilaksanakannya AKB tahap pertama.

"Setelah AKB plus tahap pertama, tingkat keterisian ruang isolasi ada di kisaran 55%. Sekarang setelah PSBB proporsional turun lagi menjadi 45%," jelas Yusman.

Tingkat keterisian ruang isolasi sebesar 45%, kata Yusman, merupakan akumulasi. Artinya, di setiap fasilitas layanan kesehatan tingkat keterisiannya berfluktuasi. "Tapi dirata-ratakan secara akumulasi memang ada penurunan di setiap fasyankes (fasilitas layanan kesehatan)," pungkasnya. (OL-15)