Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak dapat disalahkan atas polemik kewarganegaraan Bupati terpilih Orient P Riwu Kore. Penyelenggara pemilu tersebut telah berkerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi. Di dalam undang-undang, hanya itu sarat administrasi yang membuktikan seseorang adalah warga negara Indonesia (WNI)," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Minggu (7/2).
Ray meyakini tidak ada niat kesengajaan yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk meloloskan Orien, jika sejak awal terbukti warga negara asing (WNA).
Baca juga: Bupati Bungo Disuntik Vaksinasi Covid-19
Penyelenggara pemilu, terutama KPU, memverifikasi berkas pasangan calon berdasarkan data kependudukan yang ada.
"Mereka (penyelenggara pemilu) tidak dapat mengubah data apapun selain memastikan data itu benar adanya. Kewenangan mengubah data penduduk hanya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)," jelasnya.
Lebih lanjut, saat ini, Dukcapil harus bekerja maksimal dalam memastikan kewarganegaraan Orient. Berdasarkan aturan yang ada, seseorang tidak dapat menjadi WNI selama yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan negara lain.
"Sekarang ada data baru yang menyebut bahwa Orient masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Itu yang harus dilacak pihak Dukcapil," tuturnya.
Status kewarganegaraan Orient menuai polemik. Bawaslu Sabu Raijua mengungkap fakta Orient sebagai warga negara AS. Hal tersebut diketahui setelah Bawaslu mengonfirmasi langsung ke Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia.
"Kami kemarin email ke Kedubes Amerika, benar saudara Orient warga negara Amerika Serikat," ujar Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagi Huma, Selasa (2/2). (OL-1)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
KEBAKARAN hebat terjadi di kompleks pertokoan Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wita.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Poco Leok, Flores, NTT, bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.
SEBANYAK 60 sesepuh Lamaholot menemui mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen (Purn) Johni Asadoma untuk memberikan dukungan maju di Pilgub NTT.
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved