Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KABUPATEN Blora akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, karena kebutuhan warga untuk mendapatkan pelayanan terbaik di masa mendatang cukup mendesak.
"Kita akan bangun MPP di Blora seperti yang dikakukan Pemkab Batang secepatnya. Di masa mendatang kebutuhan fasilitas ini sangat penting dan dibutuhkan warga," kata Wakil Bupati Blora Arief Rohman usai meninjau fasilitas MPP di Batang Rabu (27/1).
Layanan diberikan dalam MPP, demikian Arief Rohman, dikemas secara tertata dan mudah diakses, sehingga warga dapat memperoleh pelayanan yang lengkap secara mudah dan cepat.
"Ini sangat bagus untuk diterapkapkan di Blora," tambahnya.
Beberapa pelayanan yang tersedia, lanjut Arief, di antaranya perizinan, administrasi kependudukan, perpajakan, perbankan dan pelayanan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Batang yang dihadirkan dalam MPP tersebut. Bahkan yang menarik layanan SIM Drive Thru karena tidak perlu turun dari kendaraan dan dapat mengurus perpanjangan SIM dalam waktu relatif singkat.
Mal Pelayanan Publik di Batang ini, ungkap Arief Rohman, bisa menjadi gambaran bagi Pemkab Blora untuk nantinya bisa mewujudkan MPP di Blora, karena menghadirkan pelayanan-pelayanan menjadi lebih dekat, mudah dan cepat bagi warga Blora nantinya.
"Ini meruoakan inovasi dsn terobosan luar biasa," imbuh pemenang pilkada Blora 2021 ini.
Bupati Batang Wihaji mengatakan bahwa konsep awal berdirinya MPP ini adalah memberikan pelayanan terbaik, efektif, efisien dan sederhana kepada masyarakat. Setelah diresmikan pada Sabtu (23/1) lalu MPP Batang ini menyediakan 329 jenis layanan publik seperti BPJS, Imigrasi, Perbankan, Kantor Pos dan lain sebagainya termasuk layanan perpanjangan SIM A dan SIM C melalui SIM Drive Thru.
Batang dan Blora tidak begitu beda, lanjut Wihaji, APBD maupun PAD nya tidak berbeda jauh. Namun kondisi masyarakat dan negara juga sudah berubah cepat.
"Karena sudah berubah ini setuju tidak setuju kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan teknologi bergerak dengan cepat," ujarnya.
baca juga: Banjir Kalsel Sebabkan Pasokan Kedelai ke Palangka Raya Minim
Dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga, ungkap Wihaji diperlukan basis data yang akurat, karena data adalah basis maka salah satunya adalah diujudkan smart village yang ada di setiap desa dan anggarannya diambil dari dana desa.
Di tingkat kabupaten dihadirkan Batang Command Center. Semua data terintegrasi 24 jam non stop, sehingga dari sini sudah bisa dilihat dan dicek apa saja yang terjadi di Kabupaten Batang.
"Warga bisa melaporkan 24 jam dan untuk penanganannya dapat dilihat juga progresnya," tambahnya. (OL-3)
Tito juga menyebut MPP Kota Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Kini layanan administrasi BPJS Kesehatan di Malang, Batu, dan Kabupaten Malang bisa diurus di MPP. Cepat, praktis, dan satu pintu dalam satu lokasi.
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya berada di Gedung Cianjur Creative Center di Jalan Mangunsarkoro.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved