Mau ke Cianjur Siapkan Surat Bebas Covid-19

PARA pengendara dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, harus memperlihatkan surat keterangan negatif hasil tes cepat ataupun tes usap. Pemeriksaannya diperketat di setiap wilayah perbatasan.

Kamis (14/1), unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di bawah koordinasi Pelaksana Tugas Bupati Cianjur sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Herman Suherman, memantau langsung pengetatan di pos cek poin di sejumlah perbatasan.

"Hari ini (Kamis) merupakan hari keempat dilaksanakannya AKB (adaptasi kebiasaan baru) di Kabupaten Cianjur. Kami, Forkopimda Kabupaten Cianjur melaksanakan sidak di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan dengan kabupaten lain," tegas Herman, Kamis (14/1).

Sidak dilakukan untuk memantau aktivitas masyarakat, terutama dari luar daerah yang masuk ke wilayah Cianjur. Setiap pengendara harus memperlihatkan surat hasil tes cepat.

"Kami ingin Cianjur steril dan bisa mengurangi jumlah penderita covid-19. Makanya, masuk ke Cianjur harus membawa surat keterangan rapid test antigen atau swab," ujar Herman.

Herman tak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan setiap beraktivitas. Dengan begitu, maka masyarakat bisa terhindar dari potensi tertular covid-19. "3M jangan lupa, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," ucapnya.

Kegiatan pemantauan di setiap pos perbatasan akan dilaksanakan hingga 25 Januari nanti atau selama berlangsungnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah di Jawa dan Bali sesuai instruksi pemerintah pusat. Bagi masyarakat luar daerah yang tidak bisa menunjukkan hasil tes cepat antigen atau tes usap, tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur menyiapkan pemeriksaannya.

"Tapi berbayar. Kalau tidak mau, silakan kembali lagi ke daerah asalnya. Kita tidak mau menganggap enteng persoalan ini karena menyangkut orang banyak," tegas Herman.

Menyangkut vaksin, lanjut Herman, Kabupaten Cianjur dalam waktu dekat akan segera menerima sekitar 10 ribu dosis. Kalangan yang diprioritaskan mendapat vaksin pada tahap pertama yaitu tenaga kesehatan. "Vaksinnya insyaallah aman. Sudah digunakan juga bapak Presiden yang mengawali vaksinasinya," pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Anggota DPR Ogah Divaksin Covid-19, Dinkes DKI: Tidak Masalah