Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKRETARIS Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar kembali fokus pada tugas dan fungsi mereka.
"Pilkada tanggal 9 telah selesai. Kita seluruhnya, apalagi aparatur sipil negara dan honorer, tidak usah ikut-ikutan ya, biarlah mekanisme demokrasi atau politik itu berjalan dalam koridornya oleh lembaga resmi seperti KPU dan Bawaslu. Kita tidak usah memanas-manasi suasana dengan Facebook dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan itu. Tadi, saya diingatkan Bapak Wakil untuk mengingatkan kita semua, mari sudah selesai, kita sebagai aparat sipil negara mari kita jalankan tugas kita masing-masing sesuai dengan kewenangan yang ada di tangan kita masing-masing," tegas Sekda, saat memimpin apel rutin di halaman apel kantor Bupati Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (14/12).
Selanjutnya, Sekda menegaskan akan ada evaluasi besar-besaran di segala bidang termasuk kebijakan-kebijakan.
Baca juga: Komnas HAM Sebut Pilkada Kalsel Langgar Protokol Kesehatan
Evaluasi didasari pada temuan lembaga pengawas yang ada di lingkungan pemerintah baik itu Inspektorat (APIP), BPK, BPKP, dan Ins pektorat Jenderal.
"Yang dievaluasi termasuk saya sebagai Sekda, Pimpinan OPD, Pejabat Eselon III dan IV termasuk honorer. Kita semua akan dievaluasi oleh pimpinan daerah. apa bentuk evaluasinya pimpinan daerah yang tahu, kita siap untuk dievaluasi," ujar Sekda.
Selain itu, Sekda juga mengingatkan aparatur untuk tetap menaati protokol kesehatan karena, hingga saat ini, wabah covid-19 masih merebak di berbagai belahan dunia.
"Covid/korona, sampai detik ini, masih ada di Raja Ampat dan juga di belahan dunia lain. Sehingga, protokol kesehatan perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh," pungkas Yusuf Salim. (OL-1)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Al Haris-Abdullah Sani menjadi pemenang PSU Pilkada Jambi dengan perolehan 600.733 suara. Mereka bakal bertugas untuk periode 2021-2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved