Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kejaksaan Negeri Pasangkayu Imam MS Sidabutar membenarkan pihaknya menyita aset milik Abbas, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pasangkayu. Ia merupakan tersangka kasus dugaan korupsi sewa alat ekskavator.
Imam mengatakan penyitaan aset tersangka Abbas dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian di persidangan. Sejumlah aset tersebut berada di Dusun Missulu dan Dusun Peburo, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Dalam kegiatan itu, terang dia, kejaksaan juga memasang garis dan penanda berupa baliho penyitaan di area tersebut. "Lahan yang disita ada 4 titik dengan status SHM (sertifikat hak milik) atas nama Abbas seluas 3,4 hektare," kata Imam, Kamis (26/11).
Perinciannya, satu bidang tanah dengan luas 4.156 meter persegi, satu bidang tanah seluas 468 meter persegi, satu bidang tanah 18.840 meter persegi, dan satu bidang tanah 11.180 meter persegi.
Menurut dia, dalam penyitaan itu Kejari Pasangkayu juga mengundang BPN/ATR Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu serta Sekretaris Desa Ako. Mereka diundang untuk memperlancar pengukuran penyitaan lahan.
Sebelumnya, Kejari Pasangkayu telah menyita aset milik tersangka lain yang juga tersandung kasus serupa. Asetnya terletak di BTN Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulteng.
"Aset atas nama Saddam berupa bangunan seluas 36 meter persegi beserta tanahnya seluas 104 meter persegi," kata Imam.
Penyitaan tersebut berkaitan dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan sewa ekskavator di DLH Pasangkayu kurun 2017-2018. Berdasarkan laporan PKKN dari BPKP Sulbar kerugian negara diperkirakan sebesar Rp7,6 miliar. (J-2)
Desakan ini muncul mengingat perkara tersebut telah berjalan selama delapan tahun sejak dilaporkan pada 2017.
Proses lelang dalam BPA Fair dilaksanakan secara transparan melalui sistem e-katalog resmi yang dapat diakses publik.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum proses penggeledahan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mewacanakan untuk menjangkau wilayah hulu dengan melibatkan pemerintah daerah penyangga dalam pembasmian ikan invasi Sapu-sapu.
Apkasi memandang pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara daerah dan pusat guna memastikan kebijakan nasional selaras dengan realitas di lapangan.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyebut saat ini ada sekitar 60 proposal pembukaan kawasan transmigrasi baru yang diajukan pemerintah daerah.
Sedangkan per hari ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan tidak akan menerapkan WFH.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski begitu ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya pengentasan TB. Namun program eliminasi TB harus dipantau agar implementasinya optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved