Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH menjamin hadirnya negara untuk melindungi dan memberikan rasa aman, dengan berbagai program sebagai jaring pengaman sosial, antara lain yaitu program Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Sebanyak 1.467.082 keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat BST yang diwakili 25 KPM dalam seremoni bertajuk Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Di Kabupaten Subang, akhir pekan lalu. Sejumlah pejabat terkait hadir dalam kesempatan ini, termasuk Mensos Juliari P Batu Bara dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar
Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat. Sebab provinsi Jawa Barat memperoleh bantuan sosial paling besar.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Jawa Barat mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI berupa:
a.Program Sembako sejumlah 3.307.882 KPM, dengan nilai Rp.7.608.128.600,-
b.Bantuan Sosial Tunai Sejumlah 1.523.749 KPM, dengan nilai Rp5.485.496.400.000,-
c.Bantuan Sosial Tunai (Non PKH) Sejumlah 1.801.806 KPM, dengan nilai Rp900.903.000.000,-
d.PKH sejumlah 1.751.842 KPM dengan nilai Rp1.268.972.600.000,-
Untuk Kabupaten Subang mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI berupa :
a.Program sembako sejumlah 121.397 KPM, dengan nilai Rp279.213.100.000,-
b.Bantuan Sosial Tunai Sejumlah 184.329 KPM, dengan nilai Rp663.584.400.000,-
c.Bantuan Sosial Tunai (non PKH) sejumlah 49.265 KPM dengan Nilai Rp24.632.500.000,-
d. PKH sejumlah 65.943 KPM dengan Nilai Rp43.157.500.000,-
Alokasi BST Jabar mendapat tambahan dari Data KPM BLT Dana Desa, sebanyak 5.313 KPM, termasuk di Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang ini sebanyak 51 KPM.
Terkait ini, PT Pos Indonesia berharap penyaluran BST dan BLT bisa berjalan dengan baik dan bisa memulihkan perekonomian di Indonesia. PT Pos Indonesia tekah menyalurkan BST tahap 7 sebesar Rp440.124.600.000,- untuk wilayah Jawa Barat. Pada tahap 8 BST akan ada tambahan bantuan yang berasal dari BLT Dana Desa
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R Djoemadi, menyebutkan, BST tahap 7 sudah disalurkan dengan baik untuk wilayah Jabar. Untuk bantuan tambahan BST Kemensos dan Kemendes, ada sebanyak 141.000 keluarga tambahan dari Kemendes yang mendampat BST ini. Pihak Pos Indonesia melalukan persiapan untuk penambahan data ini sejak Oktober 2020.
"Khusus tambahan dari Kemendes ini akan diberikan pada November dan Desember 2020. Secara keseluruhan penyaluran BST tahap 7 untuk wilayah Jawa Barat ini sudah mencapi 99%," ungkap Faisal, Rabu (11/11)
Kabupaten Subang merupakan Kabupaten dengan serapan tertinggi dan tercepat di seluruh Indonesia. (OL-13)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk negara hadir untuk menjamin para pekerja dan keluarganya terlindungi dari risiko sosial ekonomi.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banjarmasin mendorong Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) atau rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.
KANTOR BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Ketua RT/RW.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved