Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PERINGATAN HUT Otonomi Kabupaten Lembata ke 21, Senin (12/10/2020) digelar Pemeritah setempat dengan sangat sederhana. Pemda memilih memperingati HUT Otonomi Lembata di lokasi wisata pantai Lewolein Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sunur menyampaikan ikhtiarnya menyelesaikan pembangunan infrastruktur dengan dana pinjaman daerah senilai 400 miliar rupiah yang kini sedang diajukan. Sehingga pemimpin yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan di Kabupaten Lembata, focus membangun infastrukutur ekonomi dan social warga Lembata.
Pengerjaan infrastruktur jalan yang akan dituntaskan Pemda Lembata itu menyasar ruas jalan yang tidak tersentuh proyek Provinsi dan Proyek Nasional.
"Kita juga berdoa saat Otonomi ini, usulan permohonan proposal kita untuk pinjaman daerah total Rp. 400 miliar itu, bisa dikabulkan. Kalau bisa dikabulkan maka seluruh infrastruktur yang tadi saya gambarkan, itu semuanya selesai kita kerjakan. Supaya pemimpin yang melanjutkan, tugasnya memelihara," ujar Bupati Sunur.
Dikatakan, jika pengerjaan infrastruktur melalui mekanisme pinjaman daerah, maka uang daerah diprioritaskan untuk belanja infrastruktur ekonomi dan social rakyat.
"Sehingga uang kita nanti tidak dibelanjakan untuk jalan, tapi meningkatkan infrastruktur ekonomi rakyat dan infrastruktur social," ujar Bupati Sunur.
Bupati Sunur menjelaskan, Uang Pinjaman daerah senilai Rp400 Miliar, akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang membelah jalur tengah. Mulai dari Desa Dikesare menuju Wade melewati beberapa Desa. Terus segmen jalan dari Waikomo-Uruor sampai ke Wulandoni, Waikomo-Puor tembus ke Wulandoni. Ruas jalan Atadei memutar ke arah Wulandoni dan Desa Dulir.
"Berarti Fokus kita mulai membelah. Yang tadi ruas jalan sentral diambil alih jalan negara dan jalan Propinsi di bagian pesisir, nah Kabupaten sekarang mengurus dari 21 keatas. Itu kita sudah focus ke jalur-jalur tengah. Jadi dari Dikesare tembus ke Wade, berarti melewati beberapa desa yang ada. Terus dari Waikomo-Uruor sampai ke Wulandoni, Waikomo-Puor tembus ke Wulandoni. Atadei putar Wulandoni dan desa Dulir. Nah ini menjadi fokus kita membangun infrastruktur," papar Bupati Sunur.
HUT otonomi Lembata ke 21 hanya diisi dua acara protokoler yakni pembacaan naskah memorandum 7 Maret 1954 oleh para Camat se Kabupaten Lembata, dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPRD dan Bupati.
Selebihnya, peringatan HUT Otonomi Lembata ke 21 diisi dengan aksi bersih bersih pantai dan nyanyian lagu dan karoke oleh para Kepala Dinas, Camat serta undangan.
Bupati Sunur menjelaskan, di sisa masa kepemimpinannya, diperlukan kebersamaan sebagaimana spirit Lembata Taan Tou (Bersatu-red).
"Taan Tou (Bersatu-red) itu bukan menggambarkan kita hanyaa saling kerjasama tetapi harus lebih diperluas lagi, itu pernyataan budaya kita. Sosial budaya kita perlu lakukan harmonisasi. Harmonisasi itu bukan hanya kita dengan kita dalam semangat kerja kita, tapi juga dengan lingkungan, juga alam," ujar Sunur. (OL-13)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) melaporkan progres fisik Flyover Sitinjau Lauik I mencapai 16,4% pada April 2026. Simak detail konstruksi dan lahannya.
Pemprov Jakarta klaim 97% jalan dalam kondisi mantap pada 2025. Simak data lengkap capaian infrastruktur dan pembangunan terbaru di Jakarta.
Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat proyek revitalisasi infrastruktur di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Pembenahan sistem drainase permanen ini difokuskan pada ruas jalan kota, provinsi, hingga jalan protokol.
Gubernur Matius Fakhiri menegaskan semangat otonomi daerah harus menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di Papua.
Kewenangan yang dimiliki daerah harus diimbangi dengan integritas dan keadilan agar tidak menimbulkan penyimpangan maupun ketimpangan pembangunan.
Pemotongan dana transfer ke daerah dalam dua tahun terakhir menimbulkan keresahan luas.
Ia menjelaskan, di tingkat lokal, kepala daerah harus menjawab ekspektasi masyarakat dan konstituen yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik.
Jumlah BUMD di Indonesia saat ini mencapai 1.092 BUMD yang beroperasi di berbagai sektor.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved