Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SERAPAN APBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memasuki triwulan keempat tahun ini sudah mencapai sekitar 60%. Tingkat penyerapannya dinilai relatif bagus.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur, Dedi R Sudrajat, mengatakan angka penyerapan anggaran sebesar 60% bisa jadi berubah karena sampai saat ini masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai. Sesuai mekanisme, penyerapan anggaran akan tercatat setelah terjadi pengeluaran.
"Kalau melihat angka (60%), sebetulnya sudah cukup ideal dengan sisa waktu tahun ini sekitar 3 bulan lagi. Masih ada pekerjaan yang belum selesai sehingga belum ada tagihan dari pihak ketiga. Kalau sudah ada (tagihan), mungkin bisa di atas 60%," terang Dedi, Kamis (1/10).
Besaran APBD Kabupaten Cianjur tahun ini di kisaran Rp3,6 triliun. Mayoritas, APBD digunakan untuk belanja langsung atau gaji pegawai di kisaran 50% lebih.
"Penyerapan anggaran cukup besar dari gaji pegawai. Hingga triwulan ketiga sudah terserap 75% sesuai tahapan. Tersisa 25% lagi untuk triwulan keempat," jelas Dedi.
Dedi optimistis penyerapan anggaran murni bisa tercapai 100% hingga akhir tahun nanti. Namun untuk anggaran perubahan 2020, Dedi menuturkan harus melihat jenis-jenis kegiatannya. "Untuk anggaran perubahan, kegiatannya sebagian fisik dan sebagian lagi pemeliharaan," jelasnya.
Penjabat Sementara Bupati Cianjur, Dudi Sudrajat Abdurachim, menambahkan realisasi APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2020 relatif masih cukup rendah. Karena itu perlu ada akselerasi percepatan penyerapannya.
"Ada pelaksanaan-pelaksanaan reguler yang tidak boleh diabaikan kaitan pelaksanaan program. Saya sudah cek, realisasi APBD kita masih cukup
rendah. Harus segera ada percepatan-percepatan. Laporan akuntabilitas harus kita tingkatkan," katanya.
SEBANYAK 10.001 bendera merah putih dipasang di Museum Gedung Perundingan Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Saat ini kondisi yang dialami para pengusaha tekstil adalah import dari negara luar yang tak terkendali. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah untuk membantu pengusaha dalam negeri.
Musim kamarau yang terjadi pada tahun ini ada peningkatan kasus terutama nyamuk aedes aegypti atau demam berdarah dengue (DBD). Peningkatan kasus, menyebabkan 4 orang meninggal
SAMPAI 2023, total rumah tidak layak huni di Jawa Barat mencapai 45,83%. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak.
Nilai rapor dimanipulasi pihak sekolah agar masuk ke delapan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Depok
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Pepeling merupakan inovasi yang dikonsep memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
Dengan enam kursi di DPRD Cianjur, Wahyu bisa maju
Polres Cianjur menahan dua orang yang diduga menyalahgunakan elpiji subsidi 3 kilogram untuk meraup keuntungan pribadi.
Pasangan Herman-Ibang berpihak kepada para pedagang, terutama pengembangan berbagai infrastruktur di kawasan pasar.
Setahap demi setahap terus dilakukan pembangunan septic tank di lingkungan masyarakat
Hingga saat ini atau hampir 9 tahun berjalan, belum dilaporkan ada kasus rabies di Cianjur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved