Penegakan Protokol Kesehatan di Aceh Amburadul

KETUA Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Aceh, M Adli Abdullah menilai kebijakan Pemprov Aceh mengerahkan 11.452 ASN dan 8.283 kelompok masyarakat untuk mengkampanyekan protokol kesehatan dan melawan covid-19 dengan membagikan masker dinilai mubazir dan menghamburkan uang.

"Ini bisa menguras banyak anggaran perjalan dinas mereka untuk turun ke seluruh kebupaten/kota dan perkampungan warga. Hal itu juga sampai mengundang persoalan baru. Apalagi ASN itu datang dari Banda Aceh yang berstatus daeran merah. Tentu tidak bisa dijamin pejabat ASN itu bebas dari wabah berbahaya Covid-19 saat t ke kabupaten/kota," kata M Adli Abdullah kepada mediaindonesia.com, Selasa (8/9).

"Ini bisa menguras banyak anggaran perjalan dinas mereka untuk turun ke seluruh kebupaten/kota dan perkampungan warga. Hal itu juga sampai mengundang persoalan baru. Apalagi ASN itu datang dari Banda Aceh yang berstatus daeran merah. Tentu tidak bisa dijamin pejabat ASN itu bebas dari wabah berbahaya Covid-19 saat t ke kabupaten/kota," kata M Adli Abdullah kepada mediaindonesia.com, Selasa (8/9).

Padahal untuk mendistribusikan 1 juta masker sumbangan presiden Jokowi itu, Pemprov Aceh bisa menyalurkan melalui struktur pemerintah yang ada. Yakni dari instansi terkait pemerintah provinsi ke kabupaten/kota, lalu ke tingkat kecamatan dan terus ke personel pemerintahan desa. Teknik pengirimannya, tidak perlu turun langsung 11.452 ASN untuk sampai ke  23 kabupaten/kota di Aceh. Pembagian makser bisa bekerja sama dengan organisasi angkutan darat (Organda). 

"Kalau begini angkutan umum yang sekarang sepi aktivitas, bisa terbantu ekonomi keluarga mereka," ujarnya.

Lebih khawatir lagi pembagian masker oleh tim yang dipimpin wakil ketua PKK Dyah Erti Edawati, isteri gubernur Aceh Nova Iriansyah. Mereka mendatangi rumah warga door to door di Kabupaten Aceh Besar. Mungki si pemilik rumah lebih sehat dari rombongan penyalur masker. Apalagi sampai berkerumunan warga, lantas sang istri Gubernur itu memasang langsung masker kepada perempuan perempuan kampung tersebut. 

baca juga: Kampanye Donor Darah, Kelompok Pensiunan Bersepeda Sampai Solo

Nurbaiti, pemerhati masalah pendidikan dan sosial keluarga di Aceh menambahkan penerapan protokoler kesehatan di Aceh amburadul dan aneh. Misalnya kalau ada kebijakan pemberhentian belajar mengajar tatap muka berlaku ke seluruh pelosok pedalaman hingga pegunungan. Namun hal itu tidak berlaku serempak. Kemudian adanya gelar zikir di pedalaman Kabupaten Aceh Utara yang menggelar zikir tolak bala sambil jalan kaki mengelilingi perkampungan tidak dilarang. Termasuk hajatan pernikahan dengan mengundang banyak tamu juga umum terjadi di masyarakat.

"Seharusnya seperti itu dibubarkan karena kerumunan bisa menyebabkan sumber penularan covid-19," kata Nurbaiti. (OL-3)