Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BAWASLU Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan meresmikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat guna mengantisipasi adanya money politic saat Pilkada serentak 2020 di wilayah setempat.
Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu (OKU), Dewantara Jaya di Baturaja, Jumat (7/8) mengatakan bahwa dipilihnya Kelurahan Airgading menjadi Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks karena daerah tersebut merupakan kawasan miniatur di OKU.
"Penduduknya sangat heterogen. Semua agama dan suku lengkap dan umat beragama hidup berdampingan terlihat dari rumah ibadah yang berdekatan namun kerukunan umatnya terjaga," katanya.
Dia berharap dengan adanya Kampung Anti Politik Uang dan Hoax ini dapat memberikan motifasi dan meminimalisir pelanggaran Pillkada.
"Dengan adanya Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks ini dapat mencegah politik uang menjelang dan saat Pilkada nanti," harapnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Koordiv Pengawasan dan Sosialiasi, Mochammad Afifuddin saat hadir dalam acara tersebut menambahkan bahwa Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks diresmikan untuk meminimalisir adanya kecurangan saat Pilkada 2020 di wilayah setempat. Menurut dia, Bawaslu dan jajaran wajib menjaga porsi jarak yang sama dengan semua bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada 2020.
"Pihak pengawas pemilu harus menjadi wasit yang baik dalam pertarungan di Pilkada nanti," tegasnya.
baca juga: Cucu Mahapatih Keraton Akui Bangun Koalisi Hadapi Gibran
Dia menegaskan, ada beberapa hal yang melekat dan wajib dilaksanakan oleh Bawaslu antara lain yaitu pencegahan dengan melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan yang rawan terjadi pelanggaran.
"Khususnya politik uang yang meracuni proses demokrasi. Karena politik uang ini sangat rawan maka semua pengawas pemilu harus melakukan pengawasan," tegasnya. (OL-3)
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Tipologi hoaks berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena situasi sosial, politik, dan perekonomian masyarakat yang berubah-ubah.
BEREDARNYA selebaran dan gambar yang mengatasnamakan pengobatan "Ida Dayak Official" di Banda Aceh dan sekitarnya dipastikan hoaks oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli.
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Merupakan hal wajib untuk memerangi konten negatif yang saat ini kerap bermunculan di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan.
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved