Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dipastikan siap menggelar Pilkada 2020. Pemungutan suara dipastikan akan berlangsung pada 9 Desember 2020.
Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan tahapan lanjutan Pilkada 2020 sudah berlangsung per 15 Mei 2020. "Insya Allah, kami siap menyelenggarakan Pilkada 2020," tegas Herman, Rabu (17/6).
Bentuk kesiapan di antaranya dilakukan dengan diintensifkannya koordinasi dengan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu. Termasuk koordinasi dengan Polres Cianjur dan Kodim 0608 agar pada pelaksanaannya nanti, Pilkada berjalan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Kami tingkatkan koordinasi antarelemen agar pada pelaksanaannya sesuai dengan arahan agar menerapkan protokol kesehatan," tegas Herman.
Lebih jauh, Herman mengatakan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan berbagai arahan. Diantaranya Pemkab Cianjur harus menyiapkan inventaris tambahan, persiapan dukungan teknis, serta pengamanan.
"Arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar tentu akan kami tindaklanjuti. Kami tentu akan mendukung arahan tersebut agar pelaksanaan Pilkada bisa tetap berjalan sesuai rencana dan sukses," ucap Herman.
Penyesuaian anggaran juga akan dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan ketat pada saat pelaksanaan Pilkada nanti. Herman menekankan, penyelenggaraan kegiatan apapun tetap harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
"Untuk aturan lebih detil secara teknis, kami juga akan merujuk ke Peraturan KPU. Walaupun saat ini Cianjur relatif aman untuk pengendalian Covid-19, tetapi kedisiplinan harus menjadi hal utama," tandasnya. (R-1)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Terdapat sebanyak 469 ruang kelas dilaporkan rusak berat. Ruang kelas yang rusak itu tersebar di 125 sekolah.
Proses perbaikan masih berlangsung secara intensif dengan fokus pada perkuatan tubuh ban rel guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. U
Pembagian jatah air ini sangat penting karena dipastikan saat kemarau volumenya berkurang
Ada berbagai faktor penyebab kelangkaan elpiji 3 kg di masyarakat.
Pada bulan ini program PTSL di Kabupaten Cianjur bisa dituntaskan.
Saat ini pencetakan SPPT sudah mencakup 28 kecamatan. Dari jumlah tersebut, SPPT yang sudah terdistribusikan mencakup 21 kecamatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved