Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGADAAN alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan penyelenggaraan pilkada serentak di tengah pandemi korona diharapkan terealisasi pada pekan kedua Juni 2020. Karena antara 16-24 Juni, KPU akan melantik anggota panitia pemungutan suara (PPS). Saat pelantikan, mereka wajib mengenakan APD seperti masker, field shield dan peralatan cuci tangan.
"Anggota PPS akan dilantik pada 16-24 Juni, kami berharap saat itu APD sudah ada," kata ketua KPU Nusa Tenggara Timur (NTT) Thomas Dohu, Kamis (11/6).
Untuk kebutuhan APD, KPU setempat sudah membuat skenario pengadaan dengan anggaran yang saat ini ada di masing-masing KPU kabupaten. Hanya saja, tambah Thomas, pengadaan APD belum diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Kecuali sudah ada addendum NPHD," tambahnya.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan standar kebutuhan APD tersebut, sedangkan harga APD akan dikeluarkan oleh KPU RI. Setelah itu, barulah KPU melakukan addendum NPHD. Menurutnya, KPU juga masih menghadap persoalan kendati seluruh aturan terkait pengadaan APD sudah ada, yakni apakah tersedia anggaran untuk pengadaan APD.
"Kalau sudah ada uang, apakah pengadaannya langsung atau melalui mekanisme lelang," tandasnya.
Selain itu, sebanyak empat dari sembilan kabupaten di NTT yang pilkada tahun ini, tidak mengajukan tambahan anggaran pilkada ke pemerintah daerah, seharusnya sudah bisa melakukan pengadaan APD. Namun belum ada aturan yang mengatur pengadaan peralatan tersebut. Empat kabupaten yang tidak mengajukan tambahan anggaran itu ialah Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Belu, dan Sumba Barat. Sedangkan lima kabupaten lainnya mengajukan tambahan anggaran yakni Sumba Timur, Malaka, Ngada, Manggarai dan Manggarai Barat.
baca juga: KPU Babel Minta Jumlah TPS Dipetakan Kembali
Adapun pelantikan anggota PPS hanya dilakukan di lima kabupaten yang belum sempat dilantik lantaran pandemi korona yakni Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat dan empat kecamatan di Ngada.
"Di Ngada PPS di delapan kecamatan sudah selesai dilantik," ujarnya. (POL-3)
Saat ini, terpantau pelayanan solar subsidi di Kabupaten Sikka berjalan normal tidak mengalami kendala maupun antrian yang mengular.
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
KEBAKARAN hebat terjadi di kompleks pertokoan Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 07:30 Wita.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Poco Leok, Flores, NTT, bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.
SEBANYAK 60 sesepuh Lamaholot menemui mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen (Purn) Johni Asadoma untuk memberikan dukungan maju di Pilgub NTT.
KPU Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel) melantik 243 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada serentak 2024.
Target pendaftar PPK adalah dua kali jumlah kebutuhan, dengan 10-15 orang pendaftar di setiap kecamatan.
Pengumuman pendaftaran dibuka mulai tanggal 2 hingga 6 Mei 2024, sementara penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PPS dilaksanakan dari 2 hingga 8 Mei 2024.
KPU menyebut total petugas pemilu 2024 yakni anggota KPPS, PPK, dan PPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang, yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang.
SELAMA tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) mencatat ada 6 petugas dilaporkan meninggal dunia, dan 50 petugas yang jatuh sakit.
Dua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan satu Panitia Pemunggutan Suara (PPS) di Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal pascapemunggutan suara Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved