Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Pusat melalui Kementerian Desa telah mengalokasikan anggaran Bantuan Langsung Tunai bersumber dari dana desa (DD) bagi 147 desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur senilai Rp46 miliar. Namun tidak semua desa bisa mencairkan BLT DD ini karena desa masih proses validasi data. Dari 147 desa, baru dua desa yang sudah siap mencairkan BLT DD ini, yaitu Desa Watu Weti di Kecamatan Tanawawo, dan Desa Maluriwu di Kecamatan Palue.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sikka, Fitrinita Kristiani mengakui, ada 145 desa belum bisa mencairkan BLT DD karena masih didata agar tidak tumpang tindih dengan data dari pemerintah.
"Kondisi desa saat ini dalam proses validasi data. Para kades tidak berani memberikan data tanpa melalui proses sesuai aturan," kata Fitrinita Kristiani kepada Media Indonesia, Rabu (13/5).
Menurut dia, penerima bantuan dana BLT DD tidak menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tetapi harus melakukan pendataan berbasis RT. Baginya, ketua RT dianggap lebih memahami kondisi masyarakat yang berhak menerima.
"Hasil dari pendataan harus dibahas dalam musyawarah desa. Selanjutnya dilakukan validasi data di tingkat kecamatan. Kalau data ini sudah benar akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa (Perkades) dan kirim ke kecamatan," terangnya
Ia mengaku, 145 desa itu belum memasukan data ke Pemdes agar bisa diposting berapa jumlah penerima bantuan. Sebab para kades tidak menginginkan adanya gejolak seperti bantuan sosial tunai dari Kemensos.
"Takutnya ada penerima bantuan ganda. Kita melakukan validasi data penerima BLT DD secara baik untuk mencegah terjadinya pendobelan data penerima. Prinsipnya kita siap menyalurkan bantuan tersebut," imbuhnya.
baca juga: Polres Tasikmalaya Bantu Penyuluh Agama
Sebelumnya Bupati Sikka telah mengeluarkan surat edaran kepada kepala desa, agar melakukan cek ulang apabila desa tersebut sudah menyalurkan bantuan tunai sosial. Tujuannya agar tidak ada penerima ganda dalam program BLT DD ini. (OL-3)
KPK memaparkan 10 modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, mulai dari suap pengadaan barang dan jasa hingga jual beli jabatan di lingkungan ASN.
ABPEDNAS gelar Jaga Desa Awards 2026 di Jakarta sebagai apresiasi transparansi tata kelola keuangan desa dan sinergi dengan Kejaksaan RI.
Transformasi digital desa melalui platform DIGIDES terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa 2026.
Penurunan kemiskinan di Indonesia melambat. Simak analisis mengapa kepemimpinan ekosistem dan tata kelola lebih krusial daripada sekadar besaran anggaran.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menilai pemanfaatan dana desa untuk pengendalian tuberkulosis (TB) tetap relevan dan tepat sasaran.
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
BNPP mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai laboratorium belajar lapangan di perbatasan
Myscha, siswi SD di Manggarai Timur, NTT, kirim surat ke Presiden Prabowo. Ia curhat soal Makan Bergizi Gratis, takut keracunan, hingga kondisi sekolah rusak.
Dua wisatawan asal Spanyol di evakuasi medis dari perairan Pulau Padar, karena mengalami lemas, pusing, dan muntah.
WARGA Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), terpaksa menggotong peti jenazah menyeberangi sungai yang dalam dan berarus deras.
Johni Asadoma menegaskan program rumah layak huni harus menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BNI memberdayakan ratusan perempuan penganyam di Pulau Solor melalui program berkelanjutan. Fokus pada peningkatan ekonomi, kualitas produk, hingga penanganan stunting di NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved