Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEORANG warga di Kelurahan Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, menolak bantuan sosial (bansos) pemerintah. Dia beralasan dirinya tidak layak untuk menerima bantuan tersebut.
Zulfahmi akrab dipanggil Pak Uwo mengaku masih mampu bekerja, memenuhi kebutuhan di tengah pandemi korona (Covid-19). Bapak tiga orang anak ini, tetap menolak bansos yang dibagikan pemerintah, meski sudah berulang kali dijelaskan oleh petugas. Dia mengaku mampu memberi nafkah meski seadanya tapi tidak sampai kelaparan.
Zulfahmi semenjak dahulu mencari nafkah dengan membuka warung kecil-kecilan. Ia merasa malu menerima bantuan yang dianggap tidak tepat kepadanya, karena masih banyak masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan.
"Saya ingin agar bansos yang diberikan pemerintah tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan," ucapnya, Selasa (12/5).
Dia mengajak semua yang menerima bansos interopeksi diri. Dengan hati nurani, apakah pantas kita menerima bantuan tersebut. "Kalau kita memakan yang bukan hak kita, maka semua itu menjadi tidak berkah," imbaunya.
Sementara itu, Lurah Bukit Surungan Fiori Agustian, mengapresiasi Pak Uwo Zulfahmi yang memegang teguh prinsipnya.
Walaupun terdampak covid, menurut Fiori, beliau mengalihkan bantuannya kepada yang lebih membutuhkan.
"Padahal sebenarnya beliau juga terdampak pandemi ini dan makan dengan seadanya. Semoga hal ini menjadi pelajaran, motivasi dan contoh bagi masyarakat lainnya," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Bandar Narkoba antar Pulau Ternyata Masih SMP
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Berkat sumbangannya pada Pembangunan Nasional tersebut, Presiden Jokowi dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Konstruksi Indonesia. Presiden mengatakan sejak awal kepemimpinannya
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
PADA kuartal I Indonesia merealisasikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,11%. Untuk kuartal II Center of Reform on Economics (CoRE) memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya 4,9%-5%.
Rendahnya penjualan mobil listrik karena demand yang masih kurang dari masyarakat. Lantas, pemerintah terus memberi insentif dalam berbagai kebijakannya untuk meningkatkan demand
Plt Gubernur Lemhannas Eko Margiyono menyebut pihaknya telah memperingatkan pemerintah adanya potensi serangan siber. Namun, peringatan itu tak diindahkan.
Tanah longsor yang menelan korban jiwa di lokasi tambang emas ilegal Desa Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo, diduga buntut dari pembiaran yang selama ini dilakukan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved