Mayoritas Warga Kalsel Tidak Patuhi Kebijakan Physical Distancing

MAYORITAS masyarakat di Kalimantan Selatan tidak mematuhi atau mengabaikan kebijakan physical distancing yang diterapkan pemerintah guna memutus rantai penyebaran virus korona. Sejumlah daerah di Kalsel siap ajukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Hasil penelitian Litbang Kemenkes diketahui bahwa 90 persen masyarakat mematuhi kebijakan physical distancing yang diterapkan pemerintah. Namun sebagian besar masyarakat termasuk di Kalsel tidak mematuhi atau mengabaikan kebijakan tersebut," ungkap Juru Bicara Tim GugusTugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel, Muslim, Senin (20/4).

Karena itu Pemprov Kalsel bersama instansi terkait TNI-Polri akan lebih tegas dalam menerapkan kebijakan penanganan pandemi virus korona demi kebaikan bersama.

"Perlu upaya penekanan lebih keras agar masyarakat lebih patuh dan sadar terkait kebijakan ini," ujarnya.

Ditambahkannya selain Kota Banjarmasin, sejumlah daerah juga sudah bersiap mengajukan usulan PSBB kepada Kementerian Kesehatan.
Penerapan PSBB di Banjarmasin secara resmi akan diberlakukan pada 24 April 2020.  Saat ini Banjarmasin masuk kategori zona merah penyebaran virus korona menyusul terjadinya penularan virus melalui transmisi lokal.

baca juga: Pelni Memberlakukan Pembatasan Operasional

Selain Banjarmasin, kabupaten tetangga yaitu Barito Kuala dan Banjar juga masuk kategori zona merah. Sebelumnya Pemprov Kalsel juga telah membatasi arus masuk orang ke wilayah Kalsel dengan memperketat wilayah perbatasan dan pintu masuk lewat udara dan pelabuhan laut. Hingga kini berdasarkan data Tim Gugus Tugas Tanggap Darurat Penanganan Virus Korona Kalsel jumlah kasus  warga yang positif terpapar virus korona meningkat menjadi 95 orang. (OL-3)