Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KENDATI ada surat KPU Pusat agar menunda pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 karena merebaknya virus korona atau covid-19, KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan tahapan pilkada tetap jalan terus
"Kasus Corona ini tidak akan mempengaruhi tahapan Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2020. Kami tau ada surat edaran dari KPU RI yang menginstruksikan terkait dengan KPU untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak," tegas Ketua KPU Provinsi Kalteng Harmain Ibrahim, Minggu (22/3)
Terkait instruksi KPU Pusat agar tidakmengumpulkan orang banyak, dia menjelaskan, misalnya kegiatan pelantikan, PPS pada 22 Maret nanti. Pihaknya tidak akan kumpulkan semua dalam satu kegiatan, Pelantikan tidak dilaksanakan dalam satu kabupaten, tapi dilakukan di tingkat Kecamatan, lalu untuk pendelegasian tidak harus Ketua KPU Kabupaten/Kota namun bisa oleh anggota lainnya.
Selain itu untuk jadwal kerja juga akan dibatasi misalnya jam kerjanya akan dikurangi dari hari-hari kerja biasanya, sehingga tahapan-tahapan khususnya menjelang Pilkada tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu terkait dengan tahapan kampanye Pilkada dia berharap agar wabah virus corona dapat segera diatasi di Indonesia, yang mana tahapan kampanye akan dimulai pada bulan Juli 2020 ini.
"Yang pastinya kita juga akan menunggu instruksi dari KPU RI dan untuk saat ini tahapan Pilkada tetap berjalan," tutur Harmain. (OL-13)
Baca Juga: Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020 Resmi Ditunda
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved