Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH dilantik pada pekan lalu, sebanyak 239 anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kelurahan dan desa di Purbalingga, Jawa Tengah (Jateng) menyatakan siap bekerja. Di setiap kelurahan atau desa terdapat satu anggota Panwaslu.
Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim, mengatakan pihaknya telah memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Panwaslu kelurahan dan desa. “Di Purbalingga terdapat 239 anggota yang bertugas di 239 kelurahan dan desa. Jadi, tiap-tiap kelurahan dan desa ada satu petugas Panwaslu.”
Dia mengungkapkan, pihaknya telah meminta kepada anggota Panwaslu desa dan kelurahan untuk membaca dan memahami aturan. “Sebab, aturan itulah yang menuntun dalam melaksanakan tugas di lapangan.”
Terpisah, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyatakan akan bersikap netral pada Pilkada 2020. Namun, secara personal, KNPI menyerahkan sepenuhnya hak politik ke tiap-tiap pengurus dan anggota. Mereka menentukan sendiri calon pemimpin daerah untuk lima tahun ke depan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Cianjur terpilih, Riksa Iman Pribadi, menegaskan hal itu di sela acara Musyawarah Daerah (Musda) KNPI pekan lalu.
Sebelum Musda tersebut digelar, sikap KNPI Kabupaten Cianjur sempat menjadi pertanyaaan dari setiap peserta yang terdiri dari organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi sayap partai.
Namun, sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi, tegas Riksa, sikap KNPI pada pilkada adalah independen dan aktif.
Terkait dengan pilkada serentak, di Bangka Belitung, empat kabupaten akan melaksanakan pilkada. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai penguasa di Babel, menyatakan tidak mau serakah. Mereka hanya menginginkan posisi calon wakil bupati di pilkada Belitung Timur.
“Di Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah, kami ingin posisi calon bupati. Di Belitung Timur, kami tidak berambisi untuk nomor satu,” ujar Wakil Bendahara Umum DPP PDIP, Rudianto Chen. (LD/BB/RF/N-3)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved