Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 437 kendaraan dinas di Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, teridentifikasi masih menunggak pajak.
Ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak itu adalah bagian dari 46.300 unit kendaraan motor dan mobil yang belum membayar kewajiban.
"Target di Kota Tasikmalaya mencapai Rp135 miliar. Razia tim gabungan terus digelar di berbagai titik untuk menjaring para penunggak pajak kendaraan. Sebanyak 437 kendaraan baik mobil dan motor adalah milik Pemkot Tasikmalaya, pelat merah," kata Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) Wilayah Kota Tasikmalaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Ida Widiastuti, Jumat (21/2).
Baca juga: Kang Emil Lantik Lantik Setiawan Jadi Sekda Jabar
Selain razia, Ida mengatakan, tim gabungan juga jemput bola menagih ke rumah yang beralamat sesuai tertera pada surat kendaraan penunggak pajak dan menyosialisasikan untuk membayar tunggakan pajak.
"Pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Tasikmalaya baru mencapai 9,64%. Berbagai alasan para pemilik kendaraan menunggak, baik belum ada uang atau kendaraan sudah dijual atau dipindahtangankan. Namun, bagi yang belum punya uang, mereka juga harus membuat surat kesediaan membayar dengan batas waktu satu bulan ke depan," ujarnya.
Kepala PPPD wilayah Kabupaten Tasikmalaya Bapenda Jabar Deddy Effendy mengatakan, pihaknya juga sama menggelar razia kendaraan bermotor agar bisa membayar pajak. Sasaran razia di kawasan ruas jalan Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.
"Karena, pendapatan wajib pajak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya baru mencapai 87% dan angka capaian keberhasilan tersebut telah tinggi tapi semua akan terus dilakukannya dengan maksimal," paparnya. (X-15)
Direktorat Jenderal Pajak menetapkan batas akhir pelaporan pajak tahunan melalui sistem Coretax pada 30 April untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
DI tengah percepatan transformasi digital di sektor bisnis, pengelolaan perpajakan menjadi salah satu area yang mengalami perubahan signifikan.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih berada pada tahap perencanaan dan belum menjadi kebijakan yang berlaku.
Seskipun sektor informal berperan sebagai penyangga ekonomi, sektor ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai bagi pekerja.
EMBARKASI Haji Bekasi memastikan telah siap 100 persen menyambut kedatangan ribuan jemaah haji 2026 asal Provinsi Jawa Barat (Jabar(
MENYAMBUT bulan April dengan semangat baru, ibis Bandung Pasteur menghadirkan promo spesial bertajuk “April Deals – Wargi Jabar”, yang ditujukan khusus bagi masyarakat Jawa Barat
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM mengatakan jajarannya sudah menerapkan work from home atau WFH
Dishub Jawa Barat pasang 14.000 lampu jalan dengan teknologi LCU jelang mudik Lebaran 2026. Tim URC siap pantau APJ untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
BMKG peringatkan potensi hujan lebat, kilat, dan angin kencang di Jawa Barat pada 4-10 Maret 2026. Waspada bencana hidrometeorologi di wilayah Jabar.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tahun 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved