Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) menghentikan kasus dugaan politik uang yang terjadi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Air Gegas, Basel. Hal itu karena tidak ada saksi yang bisa diklarifikasi.
Komisioner Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Basel, Erik, membenarkan kasus tersebut sudah dihentikan karena tidak ada saksi yang bisa diklarifikasi. Pelapor, kata Erik, tidak bisa menghadirkan saksi.
"Kita sudah menunggu selama tiga hari kerja agar pelapor dapat menghadirkan saksinya," ujar Erik, Kamis (25/4).
Baca juga: Sejumlah Kasus Politik Uang Diselidiki
Padahal, lanjut Erik, laporan dugaan politik uang ini dilengkapi dengan barang bukti uang, baju kaos dan contoh surat suara. Namun, karena tidak ada saksi yang bisa diklarifikasi, dengan terpaksa kasis yang sudah memiliki barang bukti tidak dilanjutkan baik di tataran Panwascam maupun Bawaslu.(OL-5)
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
BAWASLU RI menyatakan sebanyak 81 persen penanganan pelanggaran masih lahir dari temuan jajaran pengawas pemilu,sisanya dari laporan masyarakat.
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved