Pemkot Jaksel Bentuk Tim Pengawas Siomai Ikan Sapu-Sapu, Gandeng BBPOM

PEMERINTAH Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) resmi membentuk tim pengawas khusus untuk memantau peredaran siomai yang diduga menggunakan bahan baku ikan sapu-sapu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengawasan keamanan pangan terpadu di wilayah Jakarta Selatan.

Wali Kota Jakarta Selatan, Muhammad Anwar, menjelaskan bahwa tim ini terdiri dari ahli dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).

“Kami harus bawa tim dari KPKP dan BBPOM yang betul-betul mengerti makanan ini kandungannya ada ikan sapu-sapu atau tidak,” ujar Anwar dalam acara Berdiskusi Kota dan Wartawan (Berkawan) di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Baca juga : DPR Usul Inspeksi Lapangan Cegah Penyalahgunaan Ikan Sapu-Sapu dalam Makanan

Pendekatan Persuasif dan Sosialisasi

Meski pengawasan diperketat, Anwar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan represif atau penyergapan mendadak terhadap para pedagang siomai ikan sapu-sapu. Pemkot Jaksel lebih mengedepankan pendekatan edukatif untuk menjaga kondusivitas usaha mikro di lapangan.

“Jangan sampai kita main sergap saja, akhirnya kasihan pedagangnya. Kami akan memberikan sosialisasi kepada para pedagang mengenai keamanan bahan pangan bagi konsumen,” tambahnya.

Pemetaan Lokasi dan Distribusi Alat Tangkap

Kepala Seksi Perikanan Sudin KPKP Jakarta Selatan, Arief Prakoso, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan (mapping) lokasi-lokasi yang menjadi titik fokus pengawasan pedagang olahan perikanan.

Pemusnahan Sesuai Rekomendasi MUI

Terkait penanganan ikan sapu-sapu yang berhasil ditangkap, Pemkot Jaksel memastikan proses pemusnahan dilakukan secara etis sesuai rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ikan dimatikan dengan cara dipatok bagian kepalanya, kemudian dikubur di Balai Benih Ikan (BBI) Ciganjur dan Kebun Bibit Ciganjur.

Langkah komprehensif ini diharapkan dapat menekan populasi ikan sapu-sapu yang dianggap sebagai hama lingkungan, sekaligus menjamin produk kuliner yang dikonsumsi warga Jakarta Selatan bebas dari bahan baku yang berisiko bagi kesehatan. (Ant/H-3)