PDIP Perjuangkan Aspirasi PKL dan Warteg soal Raperda KTR

POLEMIK Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DKI Jakarta terus mencuat. Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) hingga Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), menyampaikan keberatan atas pasal-pasal yang mengatur pelarangan penjualan rokok.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak mengungkapkan pihaknya telah menerima langsung aspirasi tersebut.

“Kami hari ini menerima dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dan Komunitas Warteg Nusantara. Mereka menyampaikan keberatan terhadap beberapa rancangan pasal-pasal di Perda KTR,” ungkap Jhonny saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Senin (29/9).

Baca juga : Koster: Bimtek Dilanjutkan dengan Konsolidasi Bukan Kongres

Menurutnya, semangat dari KTR seharusnya hanya mengatur larangan merokok di tempat-tempat tertentu agar tidak mengganggu orang lain. Namun dalam draf yang ada, aturan justru melebar hingga mengatur larangan penjualan rokok.

“Kalau itu dilakukan, yang paling terimbas adalah para pedagang kaki lima. Apalagi kalau merokok dilarang juga di warteg yang notabene tidak pakai AC, bisa-bisa warteg bangkrut. Karena makan dan merokok itu kadang-kadang dekat,” ujar Jhonny.

Ia menegaskan, fraksinya akan memperjuangkan agar pasal-pasal larangan jual rokok dicoret dalam pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Baca juga : Perludem tak Sepakat Usulan PDIP soal Pemilih Hanya Coblos Partai Politik

“Mudah-mudahan aspirasi ini akan kita sampaikan, kita perjuangkan, khususnya fraksi PDI Perjuangan. Kalau perda dibuat sangat bertentangan dengan nilai masyarakat, nanti perda itu tumpul, nggak bisa terlaksana,” tegasnya.

Jhonny juga mengingatkan bahwa aturan seharusnya dibuat untuk menjamin kemaslahatan masyarakat, bukan sebaliknya. 

“Kalau kita bikin peraturan membuat orang jatuh miskin, ya repot juga. Jadi masih ada peluang untuk kita perbaiki melalui Bapemperda,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua APKLI, Ali Mahsun menilai pasal-pasal pelarangan penjualan rokok bertentangan dengan semangat KTR.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta sendiri telah menyampaikan agar KTR tidak sampai menekan UMKM dan PKL.

"Gubernur dengan jelas dan tegas, KTR ini tidak boleh membunuh ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, kami minta kepada DPRD, walaupun sudah diketok palu di Pansus, pasal-pasal larangan jual rokok itu dicabut sebelum disahkan,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni.

Ia menilai kondisi ekonomi saat ini masih berat, apalagi setelah pandemi.

Menurut data Kowantara, ada hampir 50 ribu warteg di Jabodetabek, dengan separuhnya berada di Jakarta. 

"Kalau daya beli menurun ditambah aturan ini, bisa dipastikan banyak warteg bangkrut. Karena kalau sudah menyangkut perut, masyarakat tidak akan patuh pada aturan, untuk makan saja sudah susah,” jelas dia. (Far/I-1)