Pemkab Bekasi Integrasikan Data Ketenagakerjaan untuk Tekan Angka Pengangguran

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi melakukan pengintegrasian data ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Hal itu dilakukan untuk menekan angka pengangguran.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati telah menandatangani naskah kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain Kabupaten Bekasi ada tujuh daerah lainnya turut serta dalam penandatanganan kerja sama ini, yakni Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Subang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Batang.

Baca juga : Gaji Tinggi Jadi Alasan Perawat Indonesia Lebih Pilih Bekerja di Singapura

Nur Hidayah mengatakan bahwa kerja sama ini akan mengintegrasikan data ketenagakerjaan, termasuk informasi pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta aspek pengawasan ketenagakerjaan.

"Data ini mencakup pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial, serta data lainnya sesuai kebutuhan," jelasnya saat dihubungi, Jumat (21/3).

Ia menambahkan bahwa data tersebut dapat diimplementasikan dan dikolaborasikan antara perusahaan, kementerian, serta daerah yang telah menandatangani kerja sama ini.

Baca juga : Kemnaker dan ZENRYO-REN Gelar Business Matching untuk Pekerja Migran Indonesia

"Jika tidak ada data yang komprehensif, kebijakan yang diambil dalam mengurangi pengangguran atau meningkatkan lapangan kerja menjadi tidak efektif dan efisien," terangnya.

Sementara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dalam menurunkan angka pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.

"Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi ketenagakerjaan dan mengintegrasikan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara nasional guna mengurangi angka pengangguran," ujarnya. (H-3)