Pemerintah Dorong Reorientasi Pendidikan Vokasi

PEMERINTAH Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati penguatan koordinasi lintas sektoral untuk menyelaraskan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan dinamika pasar kerja. Langkah ini diambil guna merespons tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi yang cenderung terpaku pada sektor formal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan, integrasi antara pemerintah pusat, daerah, balai latihan kerja (BLK), hingga dunia usaha menjadi kunci dalam mengoptimalkan bonus demografi.

"Kita memiliki banyak sekali penduduk usia produktif yang harus dipasangkan dengan peluang kerja yang ada," kata Pratikno di Bandung, Rabu (22/4).

Baca juga : PAN Nilai Pemerintahan Prabowo Lakukan Dua Terobosan Besar

Dia menilai hal ini mutlak diperlukan agar semakin banyak warga yang terserap dunia kerja. Peningkatan kualitas pendidikan harus sejalan dengan penciptaan lapangan kerja baru, baik di bidang teknologi maupun kewirausahaan.

Pendidikan tinggi

Senada dengan Menko PMK, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti adanya pergeseran pola ketenagakerjaan di wilayahnya. Ada anomali saat penduduk yang tidak bekerja justru didominasi oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Baca juga : Bukan sekadar Menciptakan Lapangan Kerja\

"Masalah kita hari ini adalah mereka yang menganggur rata-rata pendidikannya relatif tinggi, sedangkan yang bekerja justru banyak yang pendidikannya rendah," tandasnya.

Dia menilai ini terjadi karena institusi pendidikan hanya membangun paradigma bahwa bekerja itu harus di sektor formal. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan pelamar kerja di sektor-sektor terbatas, seperti pabrik manufaktur dan aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai tenaga honorer maupun pegawai.

Dedi mendorong adanya inovasi dan kreativitas untuk mengisi celah pasar kerja yang selama ini kurang diminati namun memiliki potensi ekonomi tinggi. Contohnya beberapa sektor yang mulai kehilangan tenaga ahli namun memiliki permintaan pasar yang besar, seperti industri kreatif tradisional, kuliner dan perkebunan, serta optimalisasi sumber daya alam.

"Sekarang terjadi penurunan jumlah tenaga masak spesialis makanan tradisional serta tenaga pemetik teh. Padahal komoditas seperti teh dan kopi Jawa Barat memiliki nilai jual yang sangat tinggi," katanya.

Maka dari itu, Dedi menyebut pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan pendidikan vokasi dapat langsung terserap oleh industri, baik yang berada di kawasan industri Jawa Barat maupun peluang kerja formal di luar negeri.

"Pasar kerja itu sangat terbuka luas dalam ruang inovasi. Kita ingin memastikan pendidikan kita berjalan beriringan dengan kebutuhan industri untuk menekan angka pengangguran secara signifikan," tandasnya.