Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI). Adapun jumlah yang disebutkan yakni 4.127 orang berdasarkan data terakhir Desember 2023.
“Nanti saya minta Kepala Disdik untuk koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda), tentunya dengan persetujuan DPRD. Itu lebih baik kalau diproses sekarang semuanya di tahun 2024, lebih baik ini,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Heru mengatakan awalnya Pemprov DKI Jakarta hanya akan membuka 1.700 formasi untuk guru KKI di tahun 2024 ini.
Baca juga : Heru Budi : Cleansing Guru Honorer Untuk Data Akurat Dan Menerima Haknya Lebih Baik
Kemudian pada 2025 mendatang, Pemprov DKI bakal kembali membuka pendaftaran tenaga pengajar KKI untuk 2.300 guru honorer yang belum diangkat.
Rencana tersebut dikritisi anggota DPRD. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta para guru honorer untuk bisa diangkat sekaligus menjadi KKI.
Lanjut Heru, anggaran untuk mengangkat guru honorer menjadi KKI ini disebutnya bisa dialokasikan dalam APBD Perubahan 2024.
Baca juga : 1700 Guru Honorer Diminta Heru Ikut Seleksi KKI Tahun Ini
“Saya juga kemarin berpikir seperti itu, tapi ada mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan yang harus dilalui. Jadi, kalau ini sudah setuju DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, kita lihat prosesnya ya,” ujar Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia itu.
“Tapi memang lebih baik seperti itu, semua guru honorer bisa langsung diangkat," pungkasnya.
(Z-9)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Perhimpunan P2G mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap situasi guru honorer di Jakarta dan daerah lain, menyusul kebijakan "cleansing."
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta 4.000 guru honorer untuk mengikuti rekomendasi agar mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved