Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai NasDem Hermawi Taslim mengomentari isu terkait ketum PSI, Kaesang Pangarep, yang ditawarkan Jokowi ke berbagai parpol untuk dipasangkan dalam Pilkada Jakarta 2024. Hermawi menjelaskan bahwa semua warga negara Indonesia (WNI) termasuk Kaesang boleh maju pilgub.
"Kaesang dan para kandidat lain ialah WNI yang memiliki hak sama untuk maju sebagai kandidat sepanjang memenuhi persyaratkan UU," ungkap Taslim kepada Media Indonesia, Minggu (30/6).
"Apalagi November ayah beliau kan sudah tidak presiden. Artinya, Kaesang tetap sebagai WNI yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan WNI lain," tambahnya.
Baca juga : Pilkada Jakarta, PKS Usung Anies-Sohibul Iman PKB Ingin Anies-Ida
Terkait ada atau tidaknya kemungkinan anak Jokowi itu dipasangkan dengan Anies Baswedan, Taslim mengemukakan semua tergantung komunikasi antarparpol.
"Siapa berpasangan dengan siapa tergantung beberapa faktor antara lain koalisi. Ini karena di DKI tidak ada satu partai yang cukup untuk mencalonkan sendiri tau harus berkoalisi dengan partai lain," terangnya.
Sementara itu, Waketum partai NasDem, Ahmad Ali, meminta semua pihak untuk menurunkan ketegangan dan berhenti menyangkut pautkan dinamika politik Kaesang dengan jokowi.
Dirinya mengatakan pengusungan cagub dan cawagub ialah wewenang parpol, bukan presiden. Jadi, tidak perlu khawatir karena setiap parpol memiliki ideologi dan kemandiriannya masing-masing. (Z-2)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved