Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mengabaikan usulan masyarakat yang sudah disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Hasil Musrenbang tahun 2022 untuk 2023 masih banyak usulan yang tidak terlaksana dan tidak ada penjelasan kenapa tidak dilaksanakan, masyarakat menunggu itu,” ujarnya kepada awak media, Rabu (21/2).
Ia mengatakan, jika usulan masyarakat diabaikan, kedepannya musrenbang bisa tidak diminati warga karena merasa tidak diprioritaskan oleh pemerintah.
Baca juga : Sampah APK Pemilu 2024 di Jakarta akan Diolah Jadi Bahan Bakar Alternatif
“Jadinya masyarakat punya persepsi tidak perlu ada Musrenbang lagi, karena artinya musyawarah rencana ngambang-ngambang. Mereka capek sudah disampaikan bertahun tahun tapi tidak terealisasi,” ungkap dia.
Ia menjelaskan, adapun kekecewaan masyarakat memuncak saat permohonannya akan kebutuhan di wilayah seperti perbaikan jalan rusak serta perbaikan fasilitas umum yang disampaikan dalam forum Musrenbang dan reses dewan dianggap hanya wacana dan tidak serius.
“Bahkan beberapa sudah dilakukan survei terhadap permintaan masyarakat, tapi tidak ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat men-cap anggota dewan reses hanya seremonial,” ucap dia.
Karyatin berharap Pemprov melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera melunasi hutang-hutang program usulan masyarakat yang belum terealisasi.
“Apalagi Musrenbang tahun 2025 sangat dibatasi perRW hanya boleh lima usulan. Harusnya seluruh usulan masyarakat diakomodir, apa saja, nilainya berapa, dimana titiknya. Sehingga masyarakat bisa ikut melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan,” kata dia. (Z-5)
Pelaksanaan musrenbang ini menjadi tahapan penting sebagai landasan perencanaan pembangunan Provinsi Jabar selama 20 tahun ke depan
Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar Musrenbang untuk merumuskan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.
Penjabat (Pj) Bupati Padang Lawas, Sumatra Utara, Edy Junaedi, mengajak seluruh pihak mengatasi permasalahan fundamental yang selama ini memperlambat laju pertumbuhan di wilayah tersebut.
Dengan Jaman Dharma, lanjut Supriyadi, dapat dengan tepat menemukan persoalan dan dengan tepat pula menyelesaikan persoalan bersama-sama.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, menjaga aspek lingkungan harus diutamakan dalam konteks pembangunan.
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved