Kabupaten Bekasi Usulkan 10 Program Prioritas di Musrenbang RKPD Jabar

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengusulkan 10 program prioritas di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4). Salah satunya Program Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Kehadiran di forum strategis tingkat provinsi ini untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi sekaligus memperjuangkan berbagai usulan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Kamis (16/4).

Dia menjelaskan Pemkab Bekasi melalui forum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jabar ini sedikitnya mengajukan 10 usulan program prioritas. Di antaranya penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui program PBI BPJS Kesehatan.

Baca juga : Kawal Ketat RKPD DKI Jakarta, DPRD : Kondisi Fiskal 2027 Cukup Berat, Perlu Sinergi Kuat

Mengacu Peraturan Gubernur Jawa Barat 62/2015 yang mengatur kepesertaan dan pembiayaan penerima bantuan iuran di Jabar, porsi pembiayaan yang ditanggung pemerintah provinsi ditetapkan sebesar 40%, sedangkan 60% ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.

"Tahun ini kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam peraturan gubernur tersebut. Semoga pemerintah provinsi dapat menyetujui. Di sektor kesehatan, kami juga mengajukan bantuan 20 unit ambulans untuk didistribusikan ke kecamatan," terang Asep.

Pihaknya pada forum ini juga mengajukan usulan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

Baca juga : Pemkab Bekasi Terapkan WFH Setiap Jumat bagi ASN Non-Pelayanan

Menurutnya, perbaikan maupun pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat hingga distribusi barang dan logistik.

Renovasi rutilahu

Di sektor perumahan, Pemkab Bekasi mengajukan program bantuan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 420 unit dengan nilai bantuan sebesar Rp40 juta per unit guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mendukung tercipta lingkungan yang sehat dan layak.

"Program Rutilahu menjadi bagian dari upaya kami dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari provinsi, kami optimistis penanganan rumah tidak layak huni dapat berjalan lebih optimal," jelasnya.

Pihaknya juga mengusulkan penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) termasuk pengadaan 6 unit dump truck untuk mendukung operasional di lapangan.

Sementara untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, Pemkab Bekasi mengajukan bantuan operasional desa sebesar Rp200 juta per desa bagi 179 desa yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Bantuan operasional desa ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal," kata Asep.

Dia menegaskan Pemkab Bekasi akan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemangku kepentingan terkait guna memastikan seluruh usulan tersebut dapat terakomodasi dan direalisasikan.

"Kami akan terus berkoordinasi dan mengawal setiap usulan yang telah disampaikan agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan provinsi. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan," tandasnya.