DPRD DKI Heru Budi Harus Tuntaskan Masalah Kampung Bayam secara Humanis

Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardano mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi antara Pemprov DKI, Jakpro dan warga Kampung Bayam. Ia meminta penyelesaian dilakukan secara humanis.

"Saya minta melalui pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah permasalahan warga Kampung Bayam meluas menjadi permasalahan sosial dan politik," ujarnya kepada awak media, Rabu (24/1).

Politisi PKS itu mengatakan pemerintah perlu menjaga 64 warga kampung bayam yang sudah menjadi warga binaan Pemda DKI sejak kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dari 64 warga tersebut terdapat anak-anak di bawah umur dan siswa yang masih bersekolah.

Baca juga: Soal Kampung Bayam, Ini Kata Anies

"Mereka harus dijaga oleh pemerintah baik secara fisik dan mental," jelasnya.

Lebih lanjut, dari hasil kunjungannya ke Kampung Susun Bayam, Mardano mengatakan masalah kampung bayam telah menarik perhatian banyak pihak.

"Termasuk Komnas HAM. Apalagi, warga yang berupaya mendapatkan haknya itu merasa kesulitan mendapatkan akses pasokan air bersih. Aliran listrik pun dimatikan," tutur Mardono.

Menurutnya, jika merujuk pada kesepakatan awal antara warga Kampung Bayam dengan pihak Pemprov DKI, warga akan mendapatkan haknya di bulan Desember 2023.

"Untuk itu saya meminta pihak Jakpro maupun Pemprov DKI untuk kembali kepada kesepakatan awal itu," tandasnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika