Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon mengungkap saat ini para warga Kampung Bayam belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB). Padahal, sudah dilakukan penyerahan kunci KSB secara simbolis kepada warga.
Pada bulan Maret lalu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno memberikan secara simbolik kunci unit KSB. Namun, hingga kini Furqon mengaku tak mengetahui apa alasan PT Jakarta Propertindo selaku pengelola tak kunjung memberikan kunci.
"Belum ini (warga Kampung Bayam tinggal di KSB). Nggak tau apa yang dimainkan Jakpro," ujar Furqon kepada wartawan, Kamis (10/4).
Di satu sisi, sebenarnya warga Kampung Bayam sudah memenuhi syarat untuk tinggal di KSB seperti ketentuan yang dibuat oleh Jakpro. Ia pun menganggap perkataan Jakpro tak sesuai apa yang disampaikan saat di depan Pramono.
"Sudah sangat dipenuhi persyaratan yang mereka minta. Bagai jauh bara dari panggang," ucapnya.
Sebelumnya Jakpro sudah berjanji akan mengizinkan warga tinggal di KSB sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah 31 Maret lalu.
"Ya seharusnya. Kan itu sudah serah terima konci secara simbolis oleh gubernur dan wakil gubernur. Tapi Jakpro-nya bertele-tele," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno telah menyerahkan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB) kepada sejumlah warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara pada Kamis (6/3/2025).
Diketahui, polemik di eks Kampung Bayam ini dimulai setelah warga harus pindah dari tempat tinggalnya karena adanya pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Gubernur DKI periode 2017-2022 saat itu, Anies Baswedan menjanjikan hunian baru untuk warga, yakni KSB.
Meski demikian, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola KSB memberikan harga yang dianggap warga terlalu tinggi. Warga yang tak terima sempat memaksa tinggal di KSB.
Bahkan saat era eks Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, ketua kelompok Tani Madani Kampung Bayam, Furqon sempat ditangkap kepolisian karena warga dianggap melakukan tindakan ilegal dan pengrusakan.
Akhirnya, sejumlah warga dipindahkan ke Rusun Nagrak dan Marunda oleh Pemprov DKI. Sedangkan warga dari Kelompok Tani Madani Kampung Bayam masih bertahan memilih tinggal di hunian sementara (huntara).
Warga yang mendapatkan kunci KSB ini merupakan Kelompok Tani Madani yang membuat perjanjian dengan Pramono-Rano saat masa kampanye. Belakangan warga yang tinggal di Rusun Nagrak dan Marunda juga menagih tempat tinggal di KSB. (Far/M-3)
Selain aspek teknis di lapangan, Jakpro juga tengah merampungkan urusan administratif
Berbagai kegiatan sosial digelar untuk warga yang tinggal di sekitar proyek pembangunan dan aset yang dikelola perusahaan di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup warga, pemerataan manfaat pembangunan, serta penguatan daya saing global.
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau jakpro menegaskan komitmen kuat dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.
Jakpro mengimbau masyarakat mengacu informasi resmi pengelola Planetarium Jakarta melalui kanal Taman Ismail Marzuki (TIM) mengingat tingginya antusiasme terhadap Teater Bintang
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan mentolerir praktik percaloan dalam penjualan tiket Planetarium Jakarta.
Pemprov Jakarta menetapkan tarif transportasi umum hanya Rp1 pada 24 April 2026. Berlaku untuk MRT, LRT, dan TransJakarta selama 24 jam penuh.
Ia menilai aksi kekerasan tersebut sudah berulang dan tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa.
Masyarakat saat ini tidak lagi sekadar datang untuk rekreasi fisik, melainkan mencari koneksi emosional dan nilai kebersamaan dengan keluarga.
Pendataan dilakukan melalui koordinasi berjenjang hingga tingkat RT/RW, disertai layanan langsung ke permukiman warga.
Menurutnya, situasi geopolitik yang tidak menentu serta ancaman El Nino hingga September berpotensi mengganggu kinerja ekonomi daerah.
Pemprov DKI akan mengatur pajak kendaraan listrik usai Permendagri 11/2026 terbit, dengan besaran disesuaikan kebijakan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved