Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan untuk membuat kebijakan dalam mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap hari di Jakarta dan sekitarnya tidak lah mudah.
Walau sudah menerapkan berbagai cara, tapi kemacetan tetap tidak bisa terhindarkan. Begitu juga setelah memberlakukan kebijakan ganjil genap. Bahkan regulasi itu terancam diprotes jika diterapkan setiap hari.
"Kalau genap dan ganjil diberlakukan pada semua jenis kendaraan pasti masyarakat akan protes, apalagi di seluruh jam waktu. Apalagi hari ini genap, besok ganjil, nanti masyarakat akan meminta pajak (kendaraan) separuh. Karena kalau saya punya mobil genap pasti saya akan keluar hanya pada (tanggal) genap saja," ujarnya.
Baca juga: Ganjil Genap di Ibu Kota Diusulkan Berlaku 24 Jam
"Berkaitan dengan Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) memang sehari-harinya kami belum bisa menekan kemacetan ini. Berbagai diskusi antara kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto.
Selain itu, Karyoto mengatakan, pihaknya juga pernah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik kemacetan. Namun, hal itu berujung salah paham di masyarakat.
Baca juga: Libur Idul Adha, Ganjil Genap Ditiadakan
"Upaya-upaya kami turunkan anggota di jam rawan kami berupaya untuk sedikit memperlancar, seperti di Tendean, Mampang, saya tidak tahu kenapa ada masyarakat yang salah paham. Kita ingin rekayasa di jam-jam tertentu dan dipermanenkan. Tapi, masyarakat menutup jalan alternatif sehingga macet luar biasa," jelasnya. (Z-6)
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
MANTAN Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JCC) Djoko Dwijono dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek II atau MBZ pada 2016-2017.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pihaknya menyiapkan pengusaha Jusuf Hamka untuk mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024.
TAWURAN antarwarga kembali pecah di Jalan Basuki Rachmat (Bassura), Jakarta Timur pada Selasa (9/7) sore. Lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan akibat dari tawuran tersebut.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Kemacetan berkaitan erat dengan isu sosial dan lingkungan. Seharusnya, ada kesadaran bersama terkait masalah tersebut.
Meski dianggap perlu, namun pembatasan usia kendaraan di Jakarta belum bisa diterpakan dalam waktu dekat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved