Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjaga aset daerah seperti Kampung Susun Bayam (KSB). Ia menilai, penjagaan yang dilakukan masih sangat minim.
Pasalnya bangunan tersebut belum dihuni secara resmi, namun ada beberapa orang yang sudah tinggal meski tidak ada akses air dan listrik.
"Ya tinggal satpol pp atau pemda menjaga lokasi yang memang warga sudah berhasil (masuk). Kita ini lemah di penjagaan selama ini," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta kepada awak media, Jumat (22/12).
Baca juga : Sempat Disentil Anies, Jakpro Sebut Warga Eks Kampung Bayam Tinggal Layak Di Rusun Nagrak
Dirinya mendorong PT Jakarta Propertindo selaku pemilik bangunan tersebut untuk tetap menjaga.
"Kalau ini memang miliknya Jakpro atau di bawah koordinasi dengan Jakpro ya Jakpro jaga itu. Jangan bikin pusing untuk selanjutnya. Jangan kita punya aset tapi kita gak bisa ngejaga," jelasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Tower 3 Rusun Nagrak untuk menampung warga eks Kampung Bayam yang dipindah karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Baca juga : Pemprov DKI Belum Tentukan Nasib Kampung Susun Bayam
Warga yang kebanyakan nelayan, dipindahkan jelang rencana JIS yang akan digunakan untuk Piala Dunia U-20, kemudian berubah jadi Piala Dunia U-17.
Masalah kembali muncul setelah JakPro menerima laporan adanya 40 KK warga eks Kampung Bayam yang menyelinap masuk ke Kampung Susun Bayam, yang letaknya tepat di sebelah JIS.
Mereka tinggal tanpa izin di Kampung Susun Bayam sejak 29 November meski tanpa air dan listrik. (Far/Z-7)
FRAKSI Partai NasDem membeberkan sebanyak 8447 aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
DIREKTUR Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menjelaskan sebanyak 1,3 juta orang per hari menggunakan layanan TJ untuk beraktivitas.
Jakpro berkoordinasi dengan TransJakarta terkait penambahan armada bis menuju JIS sebagai antisipasi lonjakan penumpang di hari penyelenggaraan konser Bruno Mars.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, mengungkapkan upaya mereka untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta Fase 1B.
PROJECT Director PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk Formula E Ivan Permana menyebutkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E dipastikan mundur ke tahun depan.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum mengetahui rencana Komnas HAM memfasilitasi mediasi antara warga eks Kampung Bayam dengan Pemprov DKI.
KETUA Kelompok Tani Kampung Bayam Madani Muhammad Furqon menyebut pernyataan yang dilontarkan Sekda DKI terkait dirinya memiliki rumah dan dua kendaraan roda empat adalah fitnah.
UNTUK segera menyelesaikan polemik penghunian Kampung Susun Bayam (KSB), warga eks Kampung Bayam akan melayangkan gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved